Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Kompas.com - 24/11/2020, 15:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Wapres Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kemajuan penurunan angka stunting yang ditargetkan pemerintah saat ini sudah cukup terlihat.

Pasalnya, kata dia, pemerintah berupaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Tanah Air demi terciptanya generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Penurunan angka stunting tersebut terlihat dari pelaksanaan program pemerintah yang mengacu ke Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) sejak tahun 2018.

"Setelah tiga tahun pelaksanaan program, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat dilihat," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang masih di angka 27 persen.

Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

Bahkan jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, kata dia, rata-rata penurunannya adalah sebesar 1,6 persen per tahun.

Selain itu, hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting juga menunjukkan ada kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2018 yang semula 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019.

"Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum," ucap dia.

Baca juga: Terawan: Angka Stunting di Indonesia Lebih Tinggi dari Ambang Batas WHO

Bambang mengatakan, apabila anak-anak yang menderita stunting dibiarkan, maka mereka akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah.

Mereka juga akan rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah.

"Hal ini, dalam jangka panjang akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat pun terus menggalakkan berbagai program percepatan pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah daerah.

Baca juga: Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Saat ini, kata dia, terdapat 260 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting.

Bahkan, 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

"Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com