Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Kompas.com - 24/11/2020, 15:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Wapres Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kemajuan penurunan angka stunting yang ditargetkan pemerintah saat ini sudah cukup terlihat.

Pasalnya, kata dia, pemerintah berupaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Tanah Air demi terciptanya generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Penurunan angka stunting tersebut terlihat dari pelaksanaan program pemerintah yang mengacu ke Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) sejak tahun 2018.

"Setelah tiga tahun pelaksanaan program, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat dilihat," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang masih di angka 27 persen.

Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

Bahkan jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, kata dia, rata-rata penurunannya adalah sebesar 1,6 persen per tahun.

Selain itu, hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting juga menunjukkan ada kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2018 yang semula 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019.

"Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum," ucap dia.

Baca juga: Terawan: Angka Stunting di Indonesia Lebih Tinggi dari Ambang Batas WHO

Bambang mengatakan, apabila anak-anak yang menderita stunting dibiarkan, maka mereka akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah.

Mereka juga akan rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah.

"Hal ini, dalam jangka panjang akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat pun terus menggalakkan berbagai program percepatan pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah daerah.

Baca juga: Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Saat ini, kata dia, terdapat 260 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting.

Bahkan, 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

"Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com