BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin Covid-19.

Menurut dia hal itu penting dilakukan agar ke depannya tak ada penolakan terhadap program vaksinasi Covid-19 karena masalah kehalalan.

"Kami mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, (BPOM) bersama (MUI) untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Pengakuan Relawan Vaksin Covid-19: Setelah Disuntik, Kami Baik-baik Saja...

Ia pun meminta BPOM dan Kementerian Kesehatan memastikan standar dan fasilitas produksi dan unsur obat vaksin yang digunakan, serta mutu proses bahan baku, proses produksi, pelabelan, dan pengemasan.

Kesemua itu, kata Bambang, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga aman jika nantinya diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembuatan vaksin dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui informasi tentang vaksin tersebut secara jelas dan terbuka.

Baca juga: INFOGRAFIK: 7 Tahapan Pengembangan Vaksin Covid-19

Ia pun meminta BPOM untuk selalu mengawasi saat kedatangan, pendistribusian, hingga penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

"Kami juga endorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat bahwa hingga saat ini vaksin belum resmi diedarkan," tutur Bambang.

"Sehingga diharapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan vaksin tersebut dan tidak mudah percaya apabila ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa saat ini vaksin tengah beredar dan diberikan kepada masyarakat," lanjut politisi Golkar itu.

Adapun direncanakan vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada akhir November. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi meski tak menyebut vaksin dari perusahaan mana yang akan datang.

Baca juga: Vaksin Corona AstraZeneca Efektif 90 Persen, Bagaimana Cara Kerjanya?

Namun demikian, vaksin yang datang tak bisa langsung disuntikkan. BPOM akan lebih dulu mengkaji keamanan vaksin bagi kesehatan masyarakat.

Setelah itu BPOM akan mengeluarkan izin edar darurat jika hasil kajiannya memungkinkan. Proses tersebut memakan waktu 3 pekan.

Setelah itu vaksin baru siap disuntikkan secara massal pada akhir Desember atau awal tahun 2021.

Adapun Indonesia telah mendapat komitmen pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.

Selain itu, Indonesia juga tengah menjajaki pengadaan vaksin dengan perusahaan medis asal Inggris AstraZeneca.