Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 24/11/2020, 15:28 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|

Terkait pelaksana penempatan tenaga kerja antara lain mengubah ketentuan pasal 37 UU Ketenagakerjaan, pada pokoknya telah menghilangkan persyaratan badan hukum bagi lembaga swasta yang menjadi pelaksana penempatan tenaga kerja.

Baca juga: Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berikutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), salah satunya terkait penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali.

Kemudian, pemohon juga mempermasalahkan tentang ketentuan pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Serta pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Sementara, Pasal 82 dan 83 terkait jaminan sosial. Salah satunya terkait adanya norma baru jaminan kehilangan pekerjaan yang diklaim pemerintah sebagai suitener dari UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X