Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

Kompas.com - 24/11/2020, 14:10 WIB
Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para kepala daerah diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan daerahnya.

Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, harus dapat diberdayakan untuk pencegahan stunting.

"Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai," ujar Staf Khusus Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K Bambang Widianto saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Jakarta, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Terawan: Angka Stunting di Indonesia Lebih Tinggi dari Ambang Batas WHO

Bambang mengatakan, saat ini secara bertahap program percepatan pencegahan stunting telah dilakukan di 260 kabupaten/kota prioritas.

Sebanyak 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut, kata dia, telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

"Saya harap komitmen tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya," kata dia.

Dalam pengentasan stunting ini, kata dia, pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program.

Program tersebut pun disalurkan ke pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme.

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola kementerian/lembaga pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29 triliun, sedangkan tahun 2020 adalah sebesar Rp 27,5 triliun.

Ia mengatakan, telah tiga tahun pelaksanaan program, kata di, kemajuan di tingkat outcome pun sudah terlihat.

Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun, dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

"Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6 persen per tahun," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Selain itu, hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting juga menunjukkan ada kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2018 yang semula 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019.

"Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X