Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para kepala daerah diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan daerahnya.

Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, harus dapat diberdayakan untuk pencegahan stunting.

"Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai," ujar Staf Khusus Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K Bambang Widianto saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Jakarta, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Terawan: Angka Stunting di Indonesia Lebih Tinggi dari Ambang Batas WHO

Bambang mengatakan, saat ini secara bertahap program percepatan pencegahan stunting telah dilakukan di 260 kabupaten/kota prioritas.

Sebanyak 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut, kata dia, telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

"Saya harap komitmen tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya," kata dia.

Dalam pengentasan stunting ini, kata dia, pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program.

Program tersebut pun disalurkan ke pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme.

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola kementerian/lembaga pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29 triliun, sedangkan tahun 2020 adalah sebesar Rp 27,5 triliun.

Ia mengatakan, telah tiga tahun pelaksanaan program, kata di, kemajuan di tingkat outcome pun sudah terlihat.

Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun, dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

"Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6 persen per tahun," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Selain itu, hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting juga menunjukkan ada kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2018 yang semula 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019.

"Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum," ucap dia.