Pesan Megawati kepada Presiden Joko Widodo Lima Tahun Lalu

Kompas.com - 24/11/2020, 12:01 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Joko Widodo adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu tergantung dengan bangsa lain.”

Demikian pesan Presiden RI ke-5 dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pengantar buku Gubernur dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Olly Dondokambey berjudul Membumikan Trisakti Melalui Nawacita.

Buku itu ditulis 16 September 2015, lima tahun lalu atau hampir satu tahun setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla serta kabinet Kerja memerintah negeri ini.

Dalam pesannya lima tahun lalu itu, Megawati mengingatkan agar pemerintahan Joko Widodo menciptakan kemandirian bidang ekonomi dan mencegah jangan sampai terjadi krisis kedaulatan bidang pangan.

Dalam bukunya berjudul Tetap Waras Jangan Ngeres-Politik Bernegara di Masa Pandemi yang diluncurkan Selasa 10 November 2020, dua pekan lalu, Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menegaskan tentang perlunya mewaspadai tentang ketersediaan bahan pangan oleh pemerintah.

Peringatan dari Mega dan Bamsoet ini nampaknya bukan hal enteng di saat pagebluk virus Corona ini.

“Belum lama ini, Presiden sendiri mengungkapkan terjadinya defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Kalau hal ini harus disuarakan langsung oleh Presiden, tentu karena para pembantu presiden dan kepala daerah terlambat menangani persoalan,” ujar Bamsoet.

“Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi,” kata Bamsoet di bagian lain dalam bukunya.

Kita kembali ke pesan Megawati. Menurut Megawati, secara konseptual Joko Widodo sudah mewadahi konsep Trisakti Soekarno lewat Namawacita.

Persoalannya, menurut Megawati, realisasinya masih harus dan terus menerus berproses. Kita jangan patah arang dan patah semangat, perubahan itu tidak harus datang dalam semalam atau sekejap, tetapi butuh proses panjang. Di sana-sini masih banyak ketimpangan yang meleset dari nilai-nilai Trisakti.

Ajaran Tri Sakti Bung Karno, kata Mega, adalah, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dikatakan, Presiden RI Joko Widodo, misalnya, menjadikan nukleus dari ajaran Trisakti Soekarno sebagai “tulang punggung“ dari program kebijakan yang dirancangnya sejak Pilpres 2014.

“Kita tahu, Nawacita Joko Widodo merupakan penjabaran dari Trisakti itu sendiri. Nawacita adalah turunan langsung dari konsep Trisakti Soekarno. Kita tahu pula, Nawacita yang merujuk utuh pada Trisakti, meningkatkan elektabilitas Joko Widodo saat itu,“ kata Megawati.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X