Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2020, 09:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI saat menghadiri rapat virtual bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman hingga Kepala BIN Budi Gunawan, Senin (23/11/2020).

"TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Untuk itu, ia berharap masyarakat bisa menjalani pesta demokrasi tahun ini secara damai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta supaya semua elemen bisa saling bersinergi dalam pelaksanaan Pilkada.

Hal itu diperlukan, mengingat pelaksanaan Pilkada tahun ini berbeda karena adanya pandemi Covid-19.

Karena itu, ia berharap Polri hingga pemerintah daerah bisa mengerahkan kekuatannya untuk membantu KPU menyukseskan Pilkada 2020.

"Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang dibawah Pemda, satpol PP yang  ada dibawah Pemda, rekan-rekan Polri," kata Tito.

Baca juga: Cegah Penyalahgunaan Anak di Pilkada 2020, Ini yang Dilakukan KPAI

Tito juga berharap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan TNI bisa mengerahkan personel untuk membantu Pilkada 2020.

"Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua," kata Tito.

Pilkada 2020 diketahui digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan. Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Baca juga: Mendagri Minta KPU Daerah Segera Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com