Kompas.com - 24/11/2020, 09:14 WIB
Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah berusia 20 tahun. Namun, masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum juga terselesaikan.

Padahal, banyak pihak berharap UU Pengadilan HAM dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menuntaskan kasus.

Baca juga: Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tioria Pretty mengatakan, sampai saat ini ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum dituntaskan.

Dua belas kasus tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM. Sementara tiga pelanggaran HAM berat lainnya sudah dituntaskan.

"Kita bisa lihat ada 15 kasus sejauh ini yang sedang dan telah diperiksa oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sejauh ini ada 12 kasus yang masih di tahap penyelidikan, dan tiga yang sudah diadili," kata Tioria dalam webinar bertajuk Melawan Impunitas: Catatan Kritis 20 Tahun UU Pengadilan HAM, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Trioria menuturkan, dua belas kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan yakni Peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Kemudian, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Jambu Keupok Aceh 2003, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Rumah geudong Aceh 1998, Peristiwa Paniai 2014, Peristiwa Wasior dan Wamena 2001.

Sementara kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diadili yakni Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Timor Timur dan Peristiwa Abepura.

Belum efektif

Trioria berpendapat, banyaknya kasus yang belum dituntaskan menunjukkan bahwa UU Pengadilan HAM belum efektif memberikan akses atas keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dijadwalkan Bertemu PPP Sore Ini, Apa yang Akan Dibahas?

PKS Dijadwalkan Bertemu PPP Sore Ini, Apa yang Akan Dibahas?

Nasional
Jadi Saksi Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Bima Arya: Saya Siap Sampaikan Data dan Fakta

Jadi Saksi Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Bima Arya: Saya Siap Sampaikan Data dan Fakta

Nasional
Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X