Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Polemik RKUHP dan RUU Permasyarakatan

Adapun RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan RUU carry over atau lanjutan dari DPR periode 2014-2019 dan masuk dalam Prolegnas prioritas 2020.

Bahkan, dua RUU tersebut telah melewati tahap pengambilan keputusan tingkat I antara DPR dan pemerintah.

Namun, ketika akan diajukan dalam tingkat II, kelanjutan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan terhambat karena mendapat penolakan dari masyarakat. Pada September 2019, sempat terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi tersebut direspons oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Jokowi meminta Menkumham dan DPR untuk menampung masukan dari berbagai kalangan.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Polemik RKUHP, dari Menjerat Ranah Privat sampai Mengancam Demokrasi

Pembahasan RKUHP tercatat memiliki sejumlah dinamika yang menarik untuk diikuti. Hal ini berdampak pada perubahan sejumlah pasal, di tiap pembahasan. Salah satu contohnya adalah "Pasal LGBT".

Sebelumnya, dalam RKUHP per 10 Januari 2018, Pasal 495 mengatur tentang perbuatan cabul sesama jenis. Pasal ini merupakan perluasan dari KUHP yang memidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur.

Pasal itu dianggap berpotensi mengkriminalisasi seseorang berdasarkan orientasi seksualnya. Tak ayal, sejumlah pihak pun memprotes munculnya pasal tersebut, termasuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di Persatuan Bangsa Bangsa.

DPR dan Pemerintah pun kemudian memutuskan untuk menunda pembahasan terkait "Pasal LGBT". Entah apakah langkah ini ada kaitannya dengan pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo.

Sejumlah dinamika juga menyebabkan sejumlah perubahan pada pasal perzinaan. Dalam draf RKUHP per 10 Januari 2018 tercantum bahwa "pihak ketiga" dapat menjadi penuntut dalam kasus perzinaan. Namun, dalam draf RKUHP per 2 Februari 2018 ditulis bahwa yang dapat menjadi penuntut hanya suami/istri, orangtua, serta anak.

Dengan dinamika yang ada, bukan tidak mungkin pasal-pasal yang masih menjadi polemik dalam RKUHP pada akhirnya dicabut. Meski begitu, tetap saja bukan hal yang mudah, karena pembahasan DPR dan Pemerintah merupakan proses politik yang juga memiliki pertimbangan tersendiri.