Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Kompas.com - 24/11/2020, 05:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI periode 1999-2001 Marzuki Darusman mengingatkan pemerintah bahwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu harus segera diselesaikan.

"Pertama, memang harus diselesaikan. Sebab kalau tidak, maka ada tiga hal yang akan terjadi," kata Marzuki dalam Webinar "Melawan Impunitas: Catatan Kritis 20 Tahun UU Pengadilan HAM" Senin (23/11/2020).

Pertama, akan berdampak pada kehormatan penegakan hukum yang merosot sangat jauh.

Menurutnya, aturan mengenai hukum bisa sangat disepelekan jika kasus tak kunjung diselesaikan.

Baca juga: 20 Tahun UU Pengadilan HAM, Kontras: Kejahatan Perang Perlu Masuk Pelanggaran HAM Berat

"Kehormatan terhadap penegakan hukum akan jauh surut. Rule of law akan sangat disepelekan. Karena tidak ada penyelesaian," terang dia.

Kedua, ia mengatakan, pencegahan tidak akan terjadi apabila tidak ada efek jera dari suatu penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut.

Bahkan, pada hal ketiga ia menyebut kasus yang tak kunjung diselesaikan bisa menimbulkan adanya tindakan atau gerakan separatisme di Indonesia.

"Ini kita perlu jujur saja bahwa kalau pelanggaran HAM berat ini tidak diselesaikan, maka dalam konteks Indonesia, ini memelihara suatu kondisi adanya aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia, separatisme," tekan Marzuki.

Baca juga: UU Pengadilan HAM Dinilai Perlu Direvisi untuk Jamin Kepastian Hukum bagi Korban

Menurutnya, persoalan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sangat serius dan harus diselesaikan.

Meski sekalipun terdapat anggapan bahwa hal ini hanya satu dari sekian perkara yang harus dihadapi oleh pengadilan.

"Tidak bisa, ini masalah pelanggaran HAM berat ini harus diselesaikan. Karena itu saya kira mari kita coba melangkah satu demi satu," ucapnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tioria Pretty melaporkan masih ada 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia yang belum dituntaskan.

Ke-12 kasus itu hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara tiga pelanggaran HAM berat lainnya sudah dijatuhi vonis hukuman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Nasional
Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Nasional
Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Nasional
Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Nasional
Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.