Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Kompas.com - 23/11/2020, 21:31 WIB
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman. Website Kodam JayaPangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menyebut penurunan spanduk dan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Dudung mengatakan, prosedur itu dengan mengedepankan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penertiban spanduk.

“Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikedepankan Polisi Pamong Praja (Pol PP) karena Pol PP yang menjalankan Peraturan Gubernur pemerintahan di wilayah," ujar Dudung dalam keterangan tertulis Puspen Mabes TNI, Senin (23/11/2020).

Dudung mengatakan, Satpol PP bersama Polri dan TNI sebelumnya telah melaksanakan penertiban spanduk dan baliho FPI dan Rizieq Shihab.

Baca juga: Panglima TNI Tahu dan Dukung Pangdam Jaya Copot Spanduk Rizieq Shihab

Penertiban itu dilakukan sejak dua bulan lalu. Hasilnya, terdapat 338 spanduk dan baliho yang berhasil diturunkan.

Namun demikian, FPI kemudian mendemo dan meminta supaya Satpol memasang kembali spanduk dan baliho yang sudah diturunkan.

Padahal, penurunan tersebut tak lepas karena adanya sejumlah faktor.

Antara lain, pemasangan baliho tidak sesuai ketentuan, tidak bayar pajak, dan adanya spanduk yang berisikan kalimat mengundang keresahan masyarakat.

Baca juga: Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Dudung menambahkan, bahwa langkah pencopotan spanduk tersebut dilakukan bukan atas perintah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, pencopotan spanduk cukup di level Pangdam.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standardisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standardisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X