Kartu Prakerja Dipastikan Lanjut di 2021, Peserta Tahun Ini Tak Bisa Ikut Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di tahun 2021. Mereka yang telah menjadi peserta di tahun 2020 dipastikan tak bisa lagi menerima program bantuan ini tahun depan.

Hal ini dimaksudkan agar penerima program Kartu Prakerja lebih merata.

"Pemerintah akan terus melanjutkan program Kartu Prakerja ini pada tahun 2021. Penerima program pada tahun 2020 tidak akan menjadi penerima pada tahun 2021 demi pemerataan kesempatan bagi seluruh angkatan kerja," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mewakili Menteri Airlangga Hartarto dalam diskusi yang ditayangkan YouTube Perekonomian RI, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Lolos Program Kartu Prakerja, Penyintas Covid-19: Itu Berkah Selama Karantina Mandiri...

Susi mengatakan, sejak diluncurkan 11 April 2020, pemerintah telah membuka 11 gelombang Kartu Prakerja. Hingga saat ini, total ada 5,9 juta orang yang telah menerima manfaat program ini.

Total, selama 7 bulan, ada 43 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Namun, yang lolos verifikasi surel, nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) hanya 19 juta pendaftar.

Jumlah itu kemudian diseleksi dan didapati 5,9 juta orang yang dinyatakan berhak menjadi peserta Kartu Prakerja.

"Berarti hanya 1 dari 4 orang yang mendaftar mendapatkan kartu Prakerja karena dari 19 juta (yang lolos verifikasi), hanya mendapatkan 5,9 juta tadi (yang menjadi peserta). Sehingga yang belum mendapatkan program ini masih sangat banyak sekali," ujar Susi.

Baca juga: Tanpa Tender, Penentuan Mitra Kartu Prakerja Dijamin Tetap Transparan

Susi mengatakan, dari 5,9 juta penerima Kartu Prakerja, 87 persen berpendidikan SMA ke atas. Kemudian, 77 persen berusia antara 18 sampai 35 tahun.

Sebanyak 81 persen peserta mengaku belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus, dan 88 persen mengatakan mereka tidak bekerja.

"Beberapa provinsi yang menerima program Kartu Prakerja penerima terbanyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara dan Kalimantan Utara," ujarnya.