Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Sebaran Kasus Baru di 32 Provinsi, DKI Tertinggi

Kompas.com - 23/11/2020, 16:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus terjadi, yang memperlihatkan masih adanya penularan virus corona di masyarakat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (23/11/2020), penambahan kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir mencapai 4.442 orang.

Jumlah tersebut menyebabkan total kumulatif kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 502.110 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret lalu.

Baca juga: UPDATE 23 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 63.722

Dari penambahan itu pula, DKI Jakarta mencatatkan jumlah kasus baru terbanyak di antara provinsi lainnya, yakni 1.009 kasus.

Adanya penambahan kasus baru tersebut membuat total kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 128.173.

Kemudian disusul oleh Jawa Tengah yang bertambah kasus baru 1.005 sehingga total menjadi 48.385, Jawa Barat sebanyak 602 kasus sehingga total menjadi 48.666.

Selanjutanya Jawa Timur bertambah 365 kasus baru sehingga total menjadi 59.044, Kepulauan Riau bertambah 273 kasus baru sehingga total menjadi 5.213, Banten bertambah 171 kasus baru sehingga total menjadi 11.806.

Baca juga: Bertambah Satu, Pegawai Unej Meninggal karena Covid-19

Kemudian Kalimantan Timur bertambah 132 sehingga total menjadi 18.414, Riau bertambah 113 kasus sehingga total menjadi 18.755, dan Sulawesi Selatan bertambah 100 kasus sehingga total menjadi 19.996.

Berikut adalah sebaran kasus baru dari 32 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: 1.009 kasus baru

2. Jawa Tengah: 1.005 kasus baru

3. Jawa Barat: 602 kasus baru

4. Jawa Timur: 365 kasus baru

5. Kepualaun Riau: 273 kasus baru

6. Banten: 171 kasus baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com