Wapres: Pemanfaatan Guru Honorer Tanpa Status Rugikan Mereka

Kompas.com - 23/11/2020, 15:44 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di acara peluncuran The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Selasa (17/11/2020) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di acara peluncuran The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Selasa (17/11/2020) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, pemanfaatan guru honorer tanpa adanya status yang jelas sangat merugikan mereka.

Sebab, tingkat kesejahteraan guru honorer berbeda jauh dengan guru dengan status aparatur sipil negara atau ASN.

"Pemerintah melihat bahwa pemanfaataan guru honorer tanpa status jelas sangat merugikan yang bersangkutan," ujar Ma'ruf dalam acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) tahun 2021 secara virtual, Senin (23/11/2020).

Menurut dia, banyak guru honorer berprestasi dan sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik. 

Selain itu, ia menambahkan, tidak sedikit guru honorer yang juga tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas mereka sebagai pendidik, seperti pelatihan, kursus, hingga mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi.

"Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal, seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu terus ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Wapres: Guru Honorer Diberi Tiga Kali Kesempatan Seleksi Jadi PPPK

Kondisi itu pun menjadi tantangan tersendiri. Dalam jangka panjang, kualitas para guru honorer pun dapat semakin tertinggal. 

Ma'ruf menjelaskan, di dalam undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Secara rinci, aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

"Dengan terbitnya PP ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, pada tahun 2021 pemerintah berencana untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dengan demikian diharapkan penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X