Parpol Sepakat Integritas dan Budaya Antikorupsi Modal Utama Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan partai politik menyepakati bahwa integritas dan budaya antikorupsi sebagai modal utama dalam memberantas korupsi.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada partai politik yang diikuti delapan partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Senin (23/11/2020).

"Ada tujuh poin penting di sana, dan yang menurut saya yang bagian terpenting adalah bahwa parpol berkomitmen untuk membangun integritas dan budaya anti korupsi sebagai modal utama untuk memberantas korupsi," kata Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dalam konferensi pers usai pertemuan, Senin.

Lewat pertemuan tersebut, partai politik bersama KPK, Kemendagri, dan LIPI juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang di dalamnya terdapat materi antikorupsi pada masing-masing partai politik.

Baca juga: Dalami Dugaan Korupsi, KPK Gali Keterangan Anggota DPRD Polewali Mandar

Partai-partai politik juga berkomitmen dan sepakat untuk memasukkan materi antikorupsi pada proses kaderisasi parpol mulai 2021 dengan nama program Proparpol.

"Singkatan dari Proparpol ini adalah Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi, itu sebagai bagian dari pendidikan politik cerdas berintegritas yang sudah dilakukan oleh KPK," kata Giri.

Selain itu, partai politik rencananya juga akan melakukan deklarasi bersama pendidikan antikorupsi yang akan dilakukan oleh ketua umum partai politik.

"Harapannya ketua umum partai politik akan melakukan deklarasi bersama tentang pendidikan antikorupsi bagi parpol, yaitu pendidikan politik yang didalamnya ada materi antikorupsi," kata Giri.

Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi pada partai politik penting dilakukan karena 36 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pejabat politik.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, partai politik sebagai pilar utama sistem demokrasi memiliki peran strategis sehingga harus dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel.