Anggaran Haji 2020 Terpakai Rp 6,45 Miliar untuk Pengadaan Gelang dan Buku Manasik

Kompas.com - 23/11/2020, 12:34 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Raker tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan umroh dan pendidikan pondok pesantren saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Agama Fachrul Razi (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Raker tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan umroh dan pendidikan pondok pesantren saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan sebagian anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 sudah terealisasi, meski jemaah batal diberangkatkan akibat pandemi Covid-19.

Fahcrul mengatakan, per 31 Agustus 2020, anggaran untuk pengadaan gelang identitas jemaah dan pencetakan buku manasik haji sebesar Rp 7,19 miliar telah terpakai sebesar Rp 6,45 miliar.

"Anggaran sebesar Rp 7.194.288.838, realisasinya Rp 6.455.264.838 atau 89,73 persen," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Rapat di DPR, Menag Sampaikan 3 Opsi Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021

Ia memaparkan, untuk haji reguler, total anggaran yang terpakai yaitu sebesar Rp 5,93 miliar. Sebanyak Rp 2,71 miliar untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas dan Rp 3,22 miliar untuk pencetakan buku manasik haji.

Kemudian, untuk haji khusus, total anggaran yang terpakai atau Rp 515,38 juta. Rincinya, Rp 236,4 juta untuk pengadaan gelang identitas dan Rp 278,9 juta untuk pencetakan buku manasik haji.

Menurut Fachrul, gelang dan buku manasik haji tersebut akan dipakai untuk keberangkatan jemaah haji di tahun depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fachrul pun mengatakan sisa anggaran sebesar Rp 739 juta akan dibayarkan setelah pengadaan gelang telah selesai seluruhnya.

"Sisa sebesar Rp 739.024.000 merupakan sisa pembayaran pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji reguler dan khusus sebesar 20 persen yang akan dibayarkan saat pengadaan gelang telah selesai 100 persen, yaitu untuk pencetakan nama dan identitas jemaah haji," tuturnya.

Sementara itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan apapun dari pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaran ibadah haji tahun 2021.

Baca juga: Komisi VIII DPR-Menag Sepakat Calon Jemaah Haji dan Umrah Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Namun, Kemenag telah menyiapkan tiga opsi. Pertama, jika pemerintah Arab Saudi mengizinkan keberangkatan jemaah dengan kuota penuh sesuai kesepakatan pada 2020, yaitu sebanyak 221.000 orang.

Kedua, jemaah diberangkatkan sebagian dengan kuota terbatas sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ketiga, jemaah batal diberangkatkan seluruhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Nasional
Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Nasional
Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Nasional
Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Nasional
5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X