Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/11/2020, 10:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menagih perencanaan dan peta jalan atau roadmap vaksinasi massal Covid-19, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sebabnya, sampai saat ini Jokowi belum memperoleh perencanaan program vaksinasi secara detail dari para menterinya.

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Pemerintah Finalisasi Peta Jalan Vaksinasi Covid-19

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk cold chain, seller-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan emergency use authorization seperti apa," tutur dia.

Jokowi juga meminta simulasi vaksinasi Covid-19 di lapangan hingga unit terkecil harus terus dilakukan, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan bakal memantau kesiapan jajarannya dalam melaksanakan program vaksinasi massal Covid-19.

"Dan paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin. Itu yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," kata Jokowi.

Baca juga: Jubir Satgas: Peta Jalan Vaksinasi Covid-19 Sedang Difinalisasi

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini peta jalan vaksinasi Covid-19 dalam tahap finalisasi.

Wiku mengatakan bahwa peta jalan mencakup pengecekan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Wapres Sebut Simulasi Digelar agar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Lancar

Wiku menambahkan, demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, maka perencanaan juga memperhatikan mekanisme distribusi dan penyimpanan vaksin, serta kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator.

Pemerintah juga menyiapkan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan, pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap," tutur Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com