Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Jokowi Bahas Libur Panjang Desember pada Rapat Kabinet

Kompas.com - 23/11/2020, 10:32 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjadikan libur panjang di akhir Desember sebagai topik pembahasan di rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Hal itu bertujuan agar libur panjang tak kembali menjadi penyebab melonjaknya kasus Covid-19 secara nasional seperti yang terjadi pada libur panjang di akhir Oktober.

"Secara khusus kita nanti akan bicarakan libur panjang yang ada di bulan Desember, ini yang akan kita bicarakan dalam rapat hari ini secara khusus," kata Jokowi.

Baca juga: Satgas Covid-19: Keputusan Libur Panjang Ditentukan Berdasarkan Kedisiplinan Masyarakat

Ia menambahkan, saat ini capaian penanganan Covid-19 di Indonesia sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah kasus aktif Indonesia yang lebih kecil dari rata-rata dunia.

Adapun jumlah kasus aktif di Indonesia sebesar 12,78 persen sedangkan rata dunia sebesar 28,41 persen.

Selain itu, Jokowi mengatakan hal tersebut juga terlihat dari tingkat kesembuhan di Indonesia yang lebih tinggi dari rata-rata dunia.

Adapun tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia mencapai 84,03 persen sedangkan rata-rata dunia sebesar 69,20 persen.

Baca juga: Dampak Libur Panjang, Keterisian RS Covid-19 Wisma Atlet Naik Lebih dari 100 Persen

"Dengan capaian seperti itu saya minta sekali lagi komite, Satgas, para gubernur untuk tetap lebih waspada. Strategi sejak awal yang saya sampaikan rem dan gas diatur betul-betul agar jangan sampai kendor dan juga berisiko memunculkan gelombang kedua," kata Jokowi.

"Ini membuat kita setback, mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketegasan, lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin," lanjut Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X