Anggota Ombusman RI Usul Presiden Jokowi Ganti Menteri yang Tidak Kompeten

Kompas.com - 22/11/2020, 17:38 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengusulkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti menterinya yang tidak kompeten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya melihat ini yang juga sangat penting bagi Presiden untuk dicermati. Sudahlah, waktu sudah pendek, kalau para pembantu presiden yang tidak kompeten, cenderung kontroversi, sebaiknya menurut saya di-reshuffle saja,” kata Alamsyah dalam diskusi daring bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieq”, Minggu (22/11/2020).

“Kita jangan buang waktu ya. Kalau enggak, kacau terus ini semua penyelenggaraan pelayanan,” sambung dia.

Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya kerumunan yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Di Jakarta, kerumunan awalnya terjadi saat penyambutan kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (10/11/2020). Bahkan, akses menuju bandara lumpuh.

Baca juga: Anggota Ombudsman RI Ingatkan Rizieq Shihab untuk Hati-hati Berbicara

Alamsyah pun menyinggung soal identifikasi terhadap potensi kerumunan massa saat penjemputan Rizieq.

“Teman-teman di kepolisian kan punya Intelkam, sudah bisa lihat. Tentunya harus segera menjadi feedback, kepada mulai dari Menko Polhukam segala macam, treatment-nya juga harus clear, bukan dengan menyatakan atau mengancam,” ujarnya.

Setelah itu, kerumunan kembali terjadi saat acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Ia berpendapat, kerumunan di Petamburan tersebut pun seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi.

Alamsyah mengatakan, pemerintah provinsi tidak dapat melakukan fungsi intelijen. Fungsi tersebut, katanya, dilakukan oleh instansi yang berada dalam wewenang pemerintah pusat.

Setelah informasi didapat, menurutnya, pemerintah pusat dan pemprov seharusnya berdiskusi perihal penanganannya.

“Begitu dapat kondisi (informasi atau prediksi soal kerumunan) seperti itu, ya duduk bareng bagaimana caranya kita menyelesaikan, siapa yang harus mempersuasi,” ucap Alamsyah.

Baca juga: Seputar Penertiban Poster Bergambar Rizieq Shihab, Tak Berizin hingga Alasan Keamanan

Ia pun melihat adanya faktor kelalaian dari pihak pemerintah karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik terhadap kerumunan tersebut.

“Menurut saya lalai, dan lalai ini menurut saya karena terlalu menganggap enteng. Jadi dia kaget di akhir, harus kita akui sajalah, sekarang kaget di akhir, baru mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya salah berulang-ulang,” tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X