Anggota Ombusman RI Usul Presiden Jokowi Ganti Menteri yang Tidak Kompeten

Kompas.com - 22/11/2020, 17:38 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengusulkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti menterinya yang tidak kompeten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya melihat ini yang juga sangat penting bagi Presiden untuk dicermati. Sudahlah, waktu sudah pendek, kalau para pembantu presiden yang tidak kompeten, cenderung kontroversi, sebaiknya menurut saya di-reshuffle saja,” kata Alamsyah dalam diskusi daring bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieq”, Minggu (22/11/2020).

“Kita jangan buang waktu ya. Kalau enggak, kacau terus ini semua penyelenggaraan pelayanan,” sambung dia.

Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya kerumunan yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Di Jakarta, kerumunan awalnya terjadi saat penyambutan kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (10/11/2020). Bahkan, akses menuju bandara lumpuh.

Baca juga: Anggota Ombudsman RI Ingatkan Rizieq Shihab untuk Hati-hati Berbicara

Alamsyah pun menyinggung soal identifikasi terhadap potensi kerumunan massa saat penjemputan Rizieq.

“Teman-teman di kepolisian kan punya Intelkam, sudah bisa lihat. Tentunya harus segera menjadi feedback, kepada mulai dari Menko Polhukam segala macam, treatment-nya juga harus clear, bukan dengan menyatakan atau mengancam,” ujarnya.

Setelah itu, kerumunan kembali terjadi saat acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Ia berpendapat, kerumunan di Petamburan tersebut pun seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi.

Alamsyah mengatakan, pemerintah provinsi tidak dapat melakukan fungsi intelijen. Fungsi tersebut, katanya, dilakukan oleh instansi yang berada dalam wewenang pemerintah pusat.

Setelah informasi didapat, menurutnya, pemerintah pusat dan pemprov seharusnya berdiskusi perihal penanganannya.

“Begitu dapat kondisi (informasi atau prediksi soal kerumunan) seperti itu, ya duduk bareng bagaimana caranya kita menyelesaikan, siapa yang harus mempersuasi,” ucap Alamsyah.

Baca juga: Seputar Penertiban Poster Bergambar Rizieq Shihab, Tak Berizin hingga Alasan Keamanan

Ia pun melihat adanya faktor kelalaian dari pihak pemerintah karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik terhadap kerumunan tersebut.

“Menurut saya lalai, dan lalai ini menurut saya karena terlalu menganggap enteng. Jadi dia kaget di akhir, harus kita akui sajalah, sekarang kaget di akhir, baru mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya salah berulang-ulang,” tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X