Bawaslu: Pengawasan Kampanye Media Sosial Butuh Peranan Berbagai Lembaga

Kompas.com - 22/11/2020, 15:31 WIB
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020).   Fritz Edward Siregar mendatangii KPK untuk berdiskusi dan konsultasi tentang Pilkada 2020 terkait  daerah yang berpotensi tinggi kerawanan politik uang dan masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2020 .  ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz *** Local Caption ***   ANTARAFOTO/RENO ESNIRAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Fritz Edward Siregar mendatangii KPK untuk berdiskusi dan konsultasi tentang Pilkada 2020 terkait daerah yang berpotensi tinggi kerawanan politik uang dan masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2020 . ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawasan kampanye di media sosial merupakan pekerjaan rumah bersama dan tidak hanya terpaku pada satu lembaga saja.

Sebab, kata dia, media sosial merupakan sebuah lautan luas, sehingga tidak bisa hanya diawasi oleh satu lembaga saja.

"Ini (media sosial) lautan luas yang tidak bisa satu lembaga pun mengawasinya sehingga peranan berbagai lembaga sangat penting," ujar Fritz dalam diskusi bertajuk Publik: Media Sosial dan Pilkada 2020 secara virtual, Minggu (22/11/2020).

Oleh karena itu, peran masing-masing lembaga itu dalam mengawasi kampanye di media sosial pun perlu diketahui.

Mulai dari polisi, Bawaslu dan KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta peran dari platform media sosial itu sendiri.

Baca juga: Selama Pilkada, Kapolri Larang Anggotanya Berfoto dengan Gaya Ini

"Pengawasan terkait media sosial merupakan pekerjaan rumah bersama, bukan hanya satu lembaga. Masyarakat perlu tahu apa yang boleh di-share dan tidak. Peran-peran media bisa melakukan cek fakta, self reporting karena secara sistem mereka bisa lihat akun mana yang perlu di-take down," kata dia.

Adapun Bawaslu, kata dia, melakukan fungsi pengawasan oleh pengawas pemilu Bawaslu dengan menggunakan Form A online.

Masyarakat juga bisa melakukan pelaporan dengan aplikasi, menyampaikan melalui Whats App serta pelaporan di website Bawaslu.

"Kalau lihat puzzle dari pengawasan media sosial, kita tidak berhubungan dengan satu faktor tapi dengan faktor lain. Kita juga berkaitan dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan suaranya, masyarakat juga harus dilindungi," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pengaturan di media sosial juga apakah masuk ke dalam pelanggaran undang-undang (UU) pemilihan, pidana, dan lainnya akan berkaitan dengan lembaga mana yang akan menangani proses pelanggarannya.

Baca juga: Sebelum Debat Pilkada Medan, Bobby Gowes dan Sarapan Bareng Menpora dan Wagub Sumut

Namun dalam fungsi pengawasan di internet, kata dia, Bawaslu melakukan kerja sama dengan Kemenkominfo serta berbagai platform.

"Di media sosial kami temukan 38 hoaks yang muncul dan sampai 18 November, Bawaslu telah memeriksa 380 URL dan telah mengajukan rekomendasi untuk di-take down 182 akun atau postingan di media sosial," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X