Kompas.com - 22/11/2020, 14:31 WIB
Warga mengecek daftar nama sebelum memasuki TPS pada simulasi Pilkada 2020 di Balai Kelurahan Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menggelar simulasi Pilkada yang dijadwalkan dihelat pada 9 Desember 2020, dengan protokol kesehatan tata cara pencoblosan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/MARKUS YUWONOWarga mengecek daftar nama sebelum memasuki TPS pada simulasi Pilkada 2020 di Balai Kelurahan Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menggelar simulasi Pilkada yang dijadwalkan dihelat pada 9 Desember 2020, dengan protokol kesehatan tata cara pencoblosan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi untuk Etika Media Sosial merumuskan sembilan risiko prioritas yang rentan terjadi dalam pelaksanaan kampanye di media sosial untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Program Officer Perludem Mahardika mengatakan, kesembilan risiko prioritas rentan tersebut memiliki gap paling besar dengan regulasi yang ada dan berpengaruh terhadap kredibilitas demokrasi.

Dari kesembilan risiko rentan tersebut, persoalan hoaks, berita palsu, dan disinfomrasi menjadi risiko prioritas pertama.

"Jadi materi sengaja dibuat-buat dan disamarkan sebagai kebenaran yang bertujuan untuk menurunkan integritas dan kredibilitas," kata Dika dalam diskusi bertajuk Publik: Media Sosial dan Pilkada 2020 secara virtual, Minggu (22/11/2020).

Baca juga: Selama Pilkada, Kapolri Larang Anggotanya Berfoto dengan Gaya Ini

Kedua, misinformasi atau informasi keliru yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan. Tak jarang misinformasi ini berkaitan dengan legitimasi atau kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, perilaku non-otentik yang terkoordinasi, seperti menggunakan akun palsu dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna media sosial.

"Keempat, kampanye hitam yang terkoordinasi lebih pada menjatuhkan personal seseorang untuk merusak reputasi," kata dia.

Risiko rentan kelima adalah soal penggunaan sistem yang simulasikan manusia untuk mengarahkan topik yang sedang tren.

Lalu adanya dorongan terhadap influencer untuk mengarahkan terhadap isu tertentu.

Ketujuh adanya aliran dana kampanye yang tak transparan, khususnya terkait belanja iklan di media sosial yang memungkinkan penargetan mikro.

Baca juga: Sebelum Debat Pilkada Medan, Bobby Gowes dan Sarapan Bareng Menpora dan Wagub Sumut

Berikutnya, promosi atmosfer polarisasi dan kesembilan penggunaan akun palsu.

"Regulasi yang ada belum memadai untuk 9 risiko ini. Di dalam Peraturan KPU (PKPU), pengaturan kampanye di media sosial masih teknis, pengaturan soal pendaftaran akun, waktu larangan iklan dan sebagainya. Dari situ kami lihat ada gap regulasi," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritisi Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritisi Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X