Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat Jelang Hari H Pilkada 2020

Kompas.com - 21/11/2020, 12:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, tampak ada tren peningkatan pelaksanaan kampanye pilkada secara tatap muka.

Secara rata-rata, Bawaslu mencatat ribuan hingga belasan ribu kegiatan kampanye tatap muka setiap 10 hari.

Afif menyebut, pihaknya memang mencatat hasil pemantauan dalam jangka waktu 10 harian.

"Pada 10 hari pertama, kami catat 9.189 tatap muka, lalu 10 hari kedua tercatat lebih dari 16.000 kampanye tatap muka, pada 10 hari ketiga ada 13.000lebih kampanye tatap kuka, " ujar Afif dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kampanye Pilkada 2020" yang digelar secara daring, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Bawaslu-Polri Diminta Perkuat Koordinasi Cegah Kerumunan saat Kampanye Pilkada

"Pada 10 hari keempat, ada 16.000 kampanye tatap muka, 10 hari kelima bahkan tatap muka mencapai 17.000," lanjutnya.

Selain itu, setiap 10 hari sekali Bawaslu mencatat hingga 300 kali pembubaran kampanye tatap muka.

Kondisi ini, kata Afif, cukup menarik karena ternyata pandemi Covid-19 belum mendorong paslon menggelar kampanye secara daring.

"Memang, kampanye langsung atau offline masih diperbolehkan. Hanya saja, bagaimana melakukannya harus sesuai protokol kesehatan," tutur Afif.

Dia pun mengingatkan bahwa dua pekan mendatang merupakan masa-masa terakhir kampanye Pilkada 2020.

Baca juga: Kampanye Tinggal Beberapa Hari, KPU: Tolong Pastikan Penerapan Protokol Covid-19

Merujuk data kampanye tatap muka pada pekan kelima sebanyak 17.000 kejadian, Bawaslu memprediksi kegiatan tatap muka akan semakin banyak dilakukan paslon.

Sebab, masa-masa terakhir biasanya dimanfaatkan paslon untuk memaksimalkan kampanye.

"Prediksi saya, hari-hari terakhir ini semakin banyak pertemuan-pertemuan dan rapat umum. Akan tetapi, rapat umum kan tidak diperbolehkan selama pandemi," kata Afif.

"Sehingga ada kemungkinan paslon akan memodifikasi rapat umum menjadi bentuk pertemuan lain," lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 105 Pelanggaran Jadwal Iklan Kampanye Pilkada

Bawaslu sendiri akan memperketat pengawasan dengan membatasi orang yang hadir dan membubarkan kerumunan.

"Kalau ada kerumunan, kami ingatkan, saat satu jam tak juga bubar, kami dan polisi serta satpol PP membubarkan," tambah Afif.

Pilkada 2020 diketahui digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com