Panglima TNI Sebut Negara Perlu Atur Kehidupan Dunia Maya

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, media sosial (medsos) dapat menjadi alat yang digunakan untuk komunikasi politik.

Hanya saja, penggunannya bisa berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga, menurut Hadi, negara perlu mengatur kehidupan dunia maya karena sudah menjadi arena baru dalam kehidupan sosial. 

"Medsos lahir dari adanya dunia maya. Seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lainnya ternyata dapat pula dijadikan alat komunikasi politik," kata Hadi dalam Webinar bertajuk "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" Sabtu (21/11/2020).

"Negara perlu atur kehidupan dunia maya, terlebih disadari bahwa dunia maya punya implikasi serupa dunia nyata, bahkan lebih luas. Semua yang ada di dunia nyata ada di dunia maya," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI: Suka Tidak Suka, Kita Harus Akui Medsos Telah Dimanfaatkan sebagai Alat Propaganda

Di sisi lain, ia juga menuturkan jika dunia maya memiliki kelebihan yaitu kecepatan dan kemudahan.

Oleh sebab itu, menurutnya hal ini bisa berdampak lebih masif kepada masyarakat daripada dunia asli.

Misalnya, ia mencontohkan bagaimana dunia maya mampu melahirkan dunia elektronik, seperti ecommerce, egovernment, dan alat diskusi online atau dalam jaringan yaitu webinar.

"Orang kembangkan bisnis berbasis elektronik di berbagai bidang baik itu pemerintahan, pertahanan juga termasuk. Hal ini menunjukkan bahwa dunia maya telah jadi arena baru dalam kehidupan sosial," tuturnya.

Baca juga: 5 Cara Mendampingi Anak di Dunia Maya bagi Orangtua

Meski dinilai lebih cepat dan memudahkan masyarakat, Hadi menyoroti pula dampak buruk dari adanya medsos.

Ia menilai dampak buruk medsos yaitu bisa menjadi ajang propaganda bahkan memecah belah bangsa.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, medsos bisa digunakan efektif untuk perang informasi dan perang ideologi," kata Hadi.

Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, mampu menimbulkan politik identitas yang sempat digunakan penjajah kepada bangsa.

"Politik identitas kembali marak digunakan, sejak beberapa tahun belakangan karena dinilai mudah menggerus masyarakat dan mudah meraih dukungan," ungkapnya.