Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Habiskan Ratusan Juta, Satgas Ingatkan Pentingnya Pencegahan

Kompas.com - 20/11/2020, 21:04 WIB
Tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19 Dokumentasi BNPBTim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro saat konferensi pers terkait Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengingatkan, biaya yang dibutuhkan dalam perawatan pasien Covid-19 tidaklah sedikit.

Dibandingkan dengan perawatan pasien corona, biaya untuk penerapan disiplin 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak jauh lebih murah.

"Hitungannya akan jauh lebih murah dengan 3M daripada biaya perawatan yang rata-rata kalau sampai kena (Covid-19) itu menghabiskan ratusan juta, bahkan ada yang sampai Rp 500 juta bahkan sampai Rp 600 juta," kata Reisa dalam diskusi yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Guru Besar FKM UI: Satu Orang Positif Covid-19 Rata-rata Habiskan Biaya Perawatan Rp 184 Juta

Reisa memahami bahwa sampai saat ini biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditanggung negara. Namun, akan lebih baik jika pengeluaran tersebut dapat dialihkan ke hal lain yang juga bermanfaat seperti pemulihan ekonomi nasional.

Menurut dia, jika ekonomi kembali pulih, masyarakat juga bakal merasakan dampak positifnya.

Selain kerugian materi, lanjut Reisa, infeksi Covid-19 juga menyebabkan kerugian lain yang tak dapat dihitung. Misalnya, hilangnya produktivitas, waktu, hingga dampak negatif terhadap keluarga atau orang sekitar.

Untuk itu, alih-alih mengobati, ia mengingatkan agar seluruh pihak melakukan pencegahan penularan virus corona.

"Yang namanya mencegah itu jauh lebih murah dan lebih mudah," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Mahalnya Biaya Perawatan Pasien Covid-19 

Reisa mengatakan, pencegahan Covid-19 dapat dilakukan dengan disiplin 3M dan mencegah atau menghindari kerumunan. Ia meminta seluruh pihak senantiasa menerapkan protokol tersebut di mana saja dan kapan saja.

"Saya ingatkan bahwa Inpres 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 masih berlaku," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X