Ridwan Kamil Minta Pemkab Bogor Tindak Tegas Panitia Acara yang Dihadiri Rizieq Shihab

Kompas.com - 20/11/2020, 20:38 WIB
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (kanan) tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2020). ANTARAFOTO/SIGID KURNIAWANGubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (kanan) tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberi sanksi tegas kepada panitia acara yang digelar di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2020.

Sanksi diberikan terkait timbulnya kerumunan massa dalam acara yang dihadiri oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu.

“Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang tegas kepada panitia, karena membawa banyak dampak,” kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Bakal Berikan Sanksi kepada Pemkab Bogor Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Dampak yang dimaksud yakni adanya lima warga dalam kerumunan acara tersebut yang reaktif Covid-19. Hal itu diketahui dari hasil tes cepat swab antigen yang dilakukan ke 400 warga.

Menurut Emil, telah ada sanksi yang disiapkan oleh Pemkab Bogor. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan ada sanksi maksimal yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan.

“Urutannya 3 dalam aturan Jabar, teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif,” ucapnya.

“Denda administratif itu dari Rp 50.000 sampai Rp 50 juta di peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Saya kira bukan tidak mungkin jumlah dendanya yang maksimal,” sambung dia.

Baca juga: Satgas: Kerumunan Terkait Rizieq Shihab Diharapkan Sadar dan Ikhlas Tes Covid-19

Adapun Emil dimintai keterangan oleh tim Bareskrim Polri dan Polda Jabar terkait acara Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Dari pengakuannya, ia diperiksa selama sekitar tujuh jam.

Kerumunan yang ditimbulkan acara Rizieq Shihab berbuntut panjang. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X