KPK Ingatkan Kapolda Metro Jaya Baru Laporkan Harta Kekayaan

Kompas.com - 20/11/2020, 16:52 WIB
Kapolda Jatim Irjen Muhammad Fadil Imran menegur kapolsek yang mengantuk pada saat rapat rapat koordinasi pembentukan kampung tangguh penanganan COVID-19 yang digelar Pemkot Surabaya, Jumat (22/5/2020). (ANTARA/HO-Bagus-Pemkot Surabaya) -Kapolda Jatim Irjen Muhammad Fadil Imran menegur kapolsek yang mengantuk pada saat rapat rapat koordinasi pembentukan kampung tangguh penanganan COVID-19 yang digelar Pemkot Surabaya, Jumat (22/5/2020). (ANTARA/HO-Bagus-Pemkot Surabaya)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.

"Sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi, KPK selalu mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) dan wajib lapor LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan peraturan," kata Ipi, Jumat (20/11/2020).

Ipi menuturkan, berdasarkan data pada laman e-LHKPN, Fadil belum menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK.

Baca juga: Ini 3 Perintah Kapolri ke Para Kapolda yang Baru Dilantik

Ipi pun mengingatkan, seorang penyelenggara negara (PN) waJib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

"UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat," kata Ipi.

Diberitakan, Irjen Mohammad Fadil Imran resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mulai hari ini, Jumat (20/11/2020), setelah dilantik Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Fadil yang menggantikan Irjen Nana Sudjana itu sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Selain Fadil, Kapolri juga melantik sejumlah kapolda lainnya, termasuk Irjen Ahmad Dofiri selaku Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Resmi Dijabat Irjen Fadil Imran

Polri tak merinci penyebab pencopotan kedua Nana dan Rudy. Namun, diduga karena kerumunan massa yang timbul dari acara Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun LHKPN Rudy tercatat di situs elhkpn. kpk.go.id. Ia tercatat memiliki kekayaan Rp 6,55 miliar berdasarkan laporan yang ia serahkan pada Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X