Jika 3 Pihak Ini Sepakat, Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan Mulai Januari

Kompas.com - 20/11/2020, 15:42 WIB
Belajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARBelajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Nadiem Anwar Makarim mengumumkan penyelenggaraan pembelajaran semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Menurut Nadiem, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka jika tiga pihak yakni pemerintah daerah, sekolah, dan orangtua telah siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu dapat dibuka atau tidak. Pertama, adalah pemdanya itu sendiri atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor wilayah Kemenag," ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Mulai Januari, Pemerintah Bebaskan Pemda Tentukan Pembelajaran Tatap Muka

Kemudian yang berikutnya, menurut Nadiem kepala sekolah harus menyetujui penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolahnya.

Hal tersebut terkait dengan persiapan sekolah dalam hal protokol kesehatan.

Selanjutnya, yakni persetujuan orangtua melalui komite sekolah.

"Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka, tetapi kalau ketiga pihak itu telah setuju berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka," kata Nadiem.

"Jadi harus ada persetujuan orangtua melalui komite orangtua, persetujuan kepala sekolah dan tentunya kepala daerah," tuturnya.

Baca juga: Belajar Tatap Muka Diizinkan Mulai Januari 2021, Nadiem Minta Sekolah Persiapkan Diri

Menurut Nadiem, kebijakan tersebut adalah berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Hasil keputusan tersebut, kata Nadiem, pemerintah memberikan kewanagan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," ujar Nadiem.

Baca juga: Ahli Epidemiologi Tak Sarankan Belajar Tatap Muka bagi Siswa TK dan SD di Riau

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X