KILAS

Ini 5 Strategi BPJS Kesehatan untuk Kumpulkan Iuran Peserta

Kompas.com - 20/11/2020, 14:20 WIB
Online webinar Joint Work Plan antara BPJS Kesehatan dengan Social Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020). DOK. BPJS KesehatanOnline webinar Joint Work Plan antara BPJS Kesehatan dengan Social Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020).

KOMPAS.com - Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bayu Wahyudi, menyampaikan lima strategi yang dilakukan pihaknya untuk mengumpulkan iuran.

Pertama, melalui fasilitas auto debit yang wajib digunakan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.

Kedua, mengirim short message service (SMS) blast yang mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran. Ketiga, mengingatkan peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri melalui telepon.

Keempat, melibatkan Kader JKN untuk menagih iuran peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri.

Kelima, crowd funding menggunakan dana corporate social responbility (CSR) perusahaan besar, untuk mendaftarkan masyarakat sekitar ke JKN-KIS dan membiayai iurannya.

“Selama Januari hingga September 2020, pendapatan dari tele collection sebesar Rp 295,54 miliar," kata Bayu, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (20/11/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Perlu Keluar Rumah, Cek Status dan Tagihan JKN-KIS Cukup Hubungi Chika

Sementara itu, lanjut Bayu, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 2.426 Kader JKN yang bermitra dengan BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan iuran Rp 106,168 miliar.

Hal tersebut dikatakan Bayu, dalam webinar Joint Work Plan dengan Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020).

Sebagai informasi, SGK merupakan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan di Turki yang sudah berdiri sejak 2006.

Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang fokus mengelola jaminan kesehatan, berdasarkan sifatnya, SGK mengelola dua jenis jaminan sosial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas Cegah Penyebaran Virus Corona

Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas Cegah Penyebaran Virus Corona

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X