Kompas.com - 20/11/2020, 10:16 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/12/2020). Dokumentasi Gedung Putih ASMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memastikan, Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan karantina sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat. Hal ini demi mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Kita akan melakukan karantina sebagaimana kita lakukan setelah kembali dari Tiongkok waktu itu," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Menurut Jodi, pihaknya mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi WNI dan WNA yang kembali di Indonesia dari luar negeri.

Bagi WNI yang tiba di Tanah Air dengan hasil rapid test non reaktif, kata Jodi, dilakukan karantina di tempat yang disiapkan oleh pemerintah atau lokasi lainnya.

Baca juga: Luhut Klaim Pembangunan Lumbung Pangan Tak Lewati Batas Hutan Lindung

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masa karantina berlangsung sampai didapatkan hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 atau hasil pemeriksaan ulang rapid test pada hari ke-7 atau 10 non reaktif.

Jodi menyebut, Luhut dan rombongan sudah mengantongi hasil tes PCR negatif Covid-19 pada Kamis (19/11/2020) di Amerika Serikat, sebagai salah satu syarat pemantauan kesehatan WNI yang kembali ke Tanah Air.

"Untuk diketahui, delegasi Pak Luhut sudah dapat hasil tes PCR negatif Covid-19 hari ini di Washington DC sebagaimana ketentuan yang mengharuskan WNI yang pulang membawa health certificate yang berlaku, yaitu yang kurang dari 7 hari," terangnya.

Jodi memastikan, Luhut dan delegasinya akan patuh pada aturan kesehatan pencegahan Covid-19.

Namun, jika aturan membolehkan, akan lebih baik jika Luhut keluar lebih cepat dari masa karantina mengingat banyaknya tugas Luhut sebagai Menko.

"Pak Luhut perlu segera keluar bukan untuk kepentingan mengumpulkan massa dan mendongkrak kasus penularan Covid, tapi untuk bisa segera melakukan tugas-tugas negara termasuk untuk mengkoordinir penanganan kasus Covid di beberapa provinsi prioritas," kata Jodi.

Baca juga: Luhut Sambut Baik Tawaran Pemerintah AS soal Kerja Sama Vaksin Covid-19

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.