Kompas.com - 20/11/2020, 10:16 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/12/2020). Dokumentasi Gedung Putih ASMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memastikan, Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan karantina sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat. Hal ini demi mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Kita akan melakukan karantina sebagaimana kita lakukan setelah kembali dari Tiongkok waktu itu," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Menurut Jodi, pihaknya mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi WNI dan WNA yang kembali di Indonesia dari luar negeri.

Bagi WNI yang tiba di Tanah Air dengan hasil rapid test non reaktif, kata Jodi, dilakukan karantina di tempat yang disiapkan oleh pemerintah atau lokasi lainnya.

Baca juga: Luhut Klaim Pembangunan Lumbung Pangan Tak Lewati Batas Hutan Lindung

 

Masa karantina berlangsung sampai didapatkan hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 atau hasil pemeriksaan ulang rapid test pada hari ke-7 atau 10 non reaktif.

Jodi menyebut, Luhut dan rombongan sudah mengantongi hasil tes PCR negatif Covid-19 pada Kamis (19/11/2020) di Amerika Serikat, sebagai salah satu syarat pemantauan kesehatan WNI yang kembali ke Tanah Air.

"Untuk diketahui, delegasi Pak Luhut sudah dapat hasil tes PCR negatif Covid-19 hari ini di Washington DC sebagaimana ketentuan yang mengharuskan WNI yang pulang membawa health certificate yang berlaku, yaitu yang kurang dari 7 hari," terangnya.

Jodi memastikan, Luhut dan delegasinya akan patuh pada aturan kesehatan pencegahan Covid-19.

Namun, jika aturan membolehkan, akan lebih baik jika Luhut keluar lebih cepat dari masa karantina mengingat banyaknya tugas Luhut sebagai Menko.

"Pak Luhut perlu segera keluar bukan untuk kepentingan mengumpulkan massa dan mendongkrak kasus penularan Covid, tapi untuk bisa segera melakukan tugas-tugas negara termasuk untuk mengkoordinir penanganan kasus Covid di beberapa provinsi prioritas," kata Jodi.

Baca juga: Luhut Sambut Baik Tawaran Pemerintah AS soal Kerja Sama Vaksin Covid-19

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X