Kompas.com - 20/11/2020, 08:34 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah mulai merencanakan daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sejauh ini, ada 37 RUU yang diproyeksikan masuk di Prolegnas Prioritas 2021. Sebagian besar adalah RUU yang tak tuntas di 2020 yang merupakan hasil evaluasi Baleg DPR.

Di antaranya yaitu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Ketahanan Keluarga.

RUU Larangan Minol dan RUU Ketahanan Keluarga sendiri hingga saat ini pembahasannya masih alot dan belum kunjung disepakati para anggota dewan untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Ada pula RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Namun, penyusunan Prolegnas Prioritas itu belum disetujui, sebab belum ada pembahasan dengan pemerintah.

Baca juga: PSHK: Prolegnas Prioritas 2021 Harus Fokus pada Penanganan Covid-19

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya mengatakan, hasil inventarisasi DPR itu baru sekadar rencana. Ia mengamini bahwa prolegnas prioritas harus disusun secara realistis.

"Tentu dalam penentuan Prolegnas Prioritas 2021 harus realistis agar program-program yang ditetapkan bersama dengan pemerintah dan DPR RI nanti dapat tercapai," kata Willy, Selasa (17/11/2020)

Tunda yang tak urgen dan kontroversial

DPR diminta mempertimbangkan dengan matang daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, jangan sampai penyusunan Prolegnas Prioritas hanya formalitas belaka dan dilakukan asal-asalan.

"Baleg jangan membahas daftar RUU Prioritas 2021 sekadar sebuah formalitas saja," kata Lucius, Kamis (19/11/2020).

Dia berpendapat, penyusunan Prolegnas Prioritas yang dilakukan secara asal hanya akan memperburuk kinerja legislasi DPR.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Realistis Susun Prolegnas Prioritas 2021

Menurut Lucius, hal ini tampak dari Prolegnas Prioritas yang disusun DPR dan pemerintah baik di tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Lucius pun berharap DPR menimbang urgensi pembentukan suatu RUU yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Badan Legislasi harus mampu memfilter usulan RUU-RUU yang urgensinya sulit dijelaskan dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi, meminta agar isu penanganan Covid-19 menjadi prioritas DPR selama masa pandemi.

Fajri mendorong agar RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 fokus pada penanganan Covid-19. Menurutnya, DPR dapat menunda pembahasan RUU lain yang tidak mendesak.

"Fungsi legislasi harusnya bisa ditunda dan mendahulukan pengawasan agar pemerintah bisa lebih cepat menangani Covid-19. Pun kalau legislasi harus yang berkaitan erat dengan penanganan Covid-19," kata Fajri, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Formappi: Jangan Asal Susun Prolegnas Prioritas 2021

Selain itu, peneliti PSHK Indonesia Nur Sholikin mengingatkan DPR dan pemerintah realistis menyusun Prolegnas Prioritas 2021.

Nur menuturkan, DPR dan pemerintah perlu memilah RUU yang betul-betul memiliki nilai urgensi. DPR dan pemerintah juga harus mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air saat ini.

Menurutnya, RUU yang berpotensi menimbulkan kontroversi sebaiknya ditunda dahulu.

"Dalam menentukan prioritas tahun 2021, DPR dan pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Optimisme Partai Nonparlemen dan Partai Baru Hadapi Pemilu 2024...

Optimisme Partai Nonparlemen dan Partai Baru Hadapi Pemilu 2024...

Nasional
Misteri Lem di Kepala Belakang Brigadir Yosua

Misteri Lem di Kepala Belakang Brigadir Yosua

Nasional
Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Nasional
Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

Nasional
Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Nasional
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Nasional
Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Nasional
Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Nasional
KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.