Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/11/2020, 23:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, potret perlindungan anak dalam situasi pandemi Covid-19 terlihat melalui survei nasional KPAI. Anak mendapatkan berbagai kekerasan fisik maupun psikis selama pandemi.

“Kita lakukan survei ini di seluruh daerah yang di 34 provinsi ada sejumlah kasus, yang saya kira persentasenya harus menjadi refleksi kita,” kata Susanto dalam peringatan 30 tahun Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang digelar secara daring, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir

Berdasarkan hasil survei tersebut, Susanto memaparkan bahwa anak mengalami kekerasan fisik berupa ditampar sebanyak 3 persen, dikurung 4 persen, ditendang 4 persen, didorong 6 persen, dijewer 9 persen, dipukul 10 persen, dan dicubit ada 23 persen.

Selain kekerasan fisik, Susanto juga memaparkan kekerasan psikis yang dialami anak, yakni dimarahi 56 persen, anak dibandingkan dengan anak lain 34 persen, anak dibentak 23 persen.

Kemudian anak dipelototi 13 persen, dihina 5 persen, diancam 4 persen, dipermalukan 4 persen, dirisak atau di-bully 3 persen dan diusir 2 persen.

“Tentu ini juga menjadi perhatian kita, bahwa ini dijadikan refleksi, kasus-kasus ini terjadi di banyak titik di daerah, tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memastikan anak-anak kita tidak terulangi lagi menjadi korban,” kata Susanto.

“Maka tentu tidak heran kalau kemudian di sejumlah pemberitaan ada kasus anak dipukul hingga ada yang meninggal,” imbuhnya.

Baca juga: Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi, Dosen IPB Jelaskan Penyebabnya

Menurut Susanto, tidak ada faktor pemicu khusus yang menyebabkan kekerasan tersebut, selain karena situasi pandemi.

“Karena memang dalam situasi Covid-19 saat ini, pengasuhnya memiliki banyak masalah, satu sisi memikirkan ekonomi, di sisi lain juga harus mendampingi anak untuk belajar daring,” kata Susanto

“Saya kita ini tidak mudah, apalagi belajar daring itu tidak hanya soal teknis tapi juga soal kapasitas pengasuh bagaimana mendampingi anak-anak kita,” ujar dia.

Susanto menuturkan, ada beberapa hal yang mendasari pengasuh melakukan kekerasan, salah satunya yakni tidak memiliki kemampuan yang cukup dari segi pendidikan.

Ia menilai, banyak pengasuh belum memiliki kesiapan mental untuk mendidik anak-anak.

Hal tersebut, menjadi alasan yang menjadikan pengasuh menjadi mudah marah dan melakukan tindakan kekerasan.

Baca juga: Komnas PA Sebut Banten Zona Merah Kekerasan terhadap Anak

Adapun survei nasional KPAI dilakukan di 34 provinsi dengan jumlah sampel 25.164 responden anak.

Metode penarikan sampel dilakukan secara online. Responden diminta mengisi kuesioner yang disebar melalui media sosial.

Sedangkan quality control dilakukan dengan uji coba kuesioner dengan melakukan pre-test, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan-pertanyaan kuesioner.

Kendati demikian, Susanto mengatakan survei nasional KPAI tersebut tidak bisa digeneralisasi, namun dapat dijadikan refleksi untuk melindungi anak Indonesia dari tindak kekerasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.