Penjelasan Staf Khusus Mendagri soal Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang Langgar Instruksi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 19/11/2020, 22:49 WIB
Politisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga memberikan penjelasan atas instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19).

Menurut Kastorius, instruksi itu bertujuan mengingatkan seluruh kepala daerah agar patuh terhadap semua aturan perundangan yang memuat kebijakan pencegahan Covid-19.

"Instuksi itu konteksnya mengingatkan kepada semua kepala daerah. Baik yang daerahnya sedang menggelar Pilkada 2020 maupun yang tidak menggelar pilkada seperti DKI Jakarta dan Aceh," ujar Kastorius kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Yusril: Instruksi Mendagri soal Protokol Kesehatan Tak Bisa Dijadikan Dasar Pencopotan Kepala Daerah

Peraturan perundangan yang dimaksud Kastorius antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, Peraturan Menteri Kesehatan Soal PSBB, Peraturan Menteri lain, peraturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat serta peraturan kepala daerah.

 

Pada intinya, kata Kastorius, yang harus diperhatikan adalah penerapan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya kerumunan.

"Nah semua kepala daerah harus mentaati peraturan-peraturan tadi. Sehingga kalau tidak taat, bisa diberhentikan atas dasar aturan perundangan. Itulah misi Instruksi Mendagri itu," tutur dia.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan, Ingatkan Kepala Daerah soal Sanksi Pemberhentian

 

Saat disinggung tentang siapa pihak yang menjadi pengawas pelanggaran kepala daerah dan menentukan sanksinya, Kastorius menyebut dapat melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Jika pelanggaran terpantau, kemudian diperiksa dan Mendagri bisa memberikan sanksi.

"Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 67 disebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan," tutur Kastorius.

"Lalu pada pasal 78 dikatakan kepala daerah bisa diberhentikan apabila tidak memenuhi kewajiban dalam menaati aturan perundangan. Nah peraturan apa ? Ya itu tadi yang sudah dijelaskan," tambahnya.

Baca juga: Bakal Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan Covid-19, Mendagri Singgung Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Nasional
UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

Nasional
UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

Nasional
Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Nasional
UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X