Satgas Covid-19: Keputusan Libur Panjang Ditentukan Berdasarkan Kedisiplinan Masyarakat

Kompas.com - 19/11/2020, 20:34 WIB
Koordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

DOK. covid19.go.idKoordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, keputusan penetapan libur panjang ditentukan pemerintah berdasarkan kedisiplinan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wiku menanggapi libur panjang akhir tahun yang berpotensi membuat kasus Covid-19 melonjak.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jateng Melonjak, Diduga karena Libur Panjang, Terbanyak Klaster Keluarga

"Jadi, keputusan terkait libur panjang walaupun ditentukan oleh pemerintah namun prinsipnya sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi prokes (protokol kesehatan) 3M, terutama di masa-masa liburan," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/11/2020).

"Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus meningkat, maka tentu ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil pemerintah terkait masa libur akhir tahun," tutur dia.

Wiku menambahkan, pemerintah tentunya belajar dari pengalaman dari liburan yang sudah terjadi di masa Covid-19. Hal tersebut, lanjut Wiku, menjadi pembelajaran bersama untuk menghadapi aktivitas liburan di masa yang akan datang.

"Dan terlepas dari diberlakukan, dipersingkat, atau ditiadakan libur akhir tahun ini, keputusan yang diambil pemerintah tentu dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi penularan Covid-19. Ingat, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," ucap Wiku.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tiga Daerah di Banten Meningkat, Satgas: Dampak Libur Panjang

Adapun jumlah kasus di tiga daerah di Provinsi Banten meningkat dua pekan terakhir. Peningkatan ditandai dengan berubahnya zona penyebaran Covid-19 di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Per 16 November 2020, Kota Cilegon dari zona oranye berubah jadi merah, Kabupaten Tangerang dan Pandeglang dari zona kuning ke zona oranye.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, dari hasil penilaian satgas dalam dua pekan terdapat peningkatan kasus di tiga daerah.

Ati menyebutkan, peningkatan kasus Covid-19 merupakan dampak dari libur panjang akhir bulan Oktober 2020 lalu dan terjadi penurunan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.

"Dampak dari Libur panjang yang kurang disiplin protokol kesehatan," kata Ati kepada wartawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X