Kompas.com - 19/11/2020, 19:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Konstitusi mempermasalahkan beberapa pasal  dalam permohonan uji materil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Konstitusi Violla Reininda mengatakan, pasal pertama yang dipermasalahkan adalah Pasal 15 ayat 2 huruf h.

"Melimitasi bahwa calon hakim usulan Mahkamah Agung, hanya dapat diikuti oleh hakim tinggi atau hakim agung," kata Violla dalam sidang MK yang disiarkan secara daring, Kamis (19/11/2020).

Menurut Violla pasal ini menutup kemungkinan rekrutmen yang inklusif dan juga tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negarawan yang disusul oleh Mahkamah Agung.

Baca juga: Sidang Pengujian UU MK, Pemohon Ungkap Dugaan Pelanggaran Konstitusional

Selain itu Violla juga meminta penjelasan dari Mahkamah Konstitusi tentang sistem rekrutmen hakim konstitusi. Rekrutmen hakim tertuang pada Pasal 20 UU MK hasil revisi.

"Kami memohon kepada hahkamah untuk menafsirkan kejelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 2 UU 24 Tahun 2003 dan UU 7 Tahun 2020. agar standar rekrutmen hakim seragam," ujarnya.

Selanjutnya yang dipermasalahkan Pasal 15 ayat 2 huruf d terkait usia minimal menjadi hakim konstitusi yang dinaikan menjadi 55 tahun.

Pasal itu yang dinilai bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Koalisi Selamatkan Konstitusi pun meminta agar batas usia minimal dikembalikan menjadi 47 tahun.

"Semakin tinggi usia pun tidak menjamin integritas dan profesionalitas hakim," tuturnya.

Baca juga: Ramai-ramai Gugat UU MK: dari Soal Usia Hakim, Masa Jabatan, hingga Halangi Jadi Ketua MK

Kemudian ada juga masalah soal dihapusnya Pasal 59 ayat 2 di dalam UU MK yang dinilai bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24C ayat 1 dan juga Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Masalah terakhir adalah Pasal 87 dalan UU MK yang memberlakukan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua untuk hakim yang menjabat saat ini.

Violla menilai hal itu dalilnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1 dan juga Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

"Kritik terhadap aturan ini sangat keras dan disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk eks hakim konstitusi. Sebab aturannya sarat akan konflik kepentingan," ucap Violla.

Adapun perkara ini diajukan oleh tujuh pemohon yakni Raden Violla Reininda Hafidz, Muhammad Ihsan Maulana, Rahma Mutiara, Korneles Materay, Beni Kurnia Illahi, Giri Ahmad Taufik dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh.

Selain uji materill, Koalisi Selamatkan Konstitusi juga mengajukan permohonan uji formil terkait UU MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Nasional
Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice'

Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

Nasional
Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.