Kementerian PPPA: Salah Satu Persoalan Utama yang Dihadapi Anak adalah Kekerasan

Kompas.com - 19/11/2020, 17:13 WIB
Stop, kekerasan pada anak di program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (05/02). AlamyStop, kekerasan pada anak di program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (05/02).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan, salah satu persoalan utama yang dihadapi anak adalah kekerasan.

Tidak sedikit akibat yang diterima anak yang mengalami kekerasan.

" Kekerasan dapat menimbulkan kerentanan, mempengaruhi proses pendidikan anak atau kecerdasan, dan ujung-ujungnya banyak kasus," kata Nahar dalam peringatan 30 tahun Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Hak Anak secara daring, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA: Hingga 18 Agustus Ada 4.833 Kasus Kekerasan pada Anak

Lebih lanjut Nahar mengatakan, dalam empat tahun terakhir, angka bunuh diri anak semakin meningkat.

Pada tahun 2020, kata dia, pihaknya mencatat 59 kasus bunuh diri anak dari total 194 kasus yang diberitakan media anak.

Kemudian, terdapat 2,4 persen penduduk anak yang hanya tinggal dengan ayahnya saja dan 8,3 persen penduduk anak hanya tinggal dengan ibunya saja.

"Ini masuk ke wilayah perhatian kita karena masuk ke kerentanan sehingga menimbulkan persoalan anak," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Oleh karena itu, pihaknya pun melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak, yaitu dengan melakukan pencegahan serta penyediaan layanan dan penguatan kelembagaan.

Lebih khusus Nahar mengatakan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi sudah tercantum dalam konstitusi negara ini, yakni dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 28.

"Kekerasan ada di pengasuhan dan kerentanan. Pendidikan di soal kecerdasan. Kalau soal diskrimnasi ini adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Pemenuhan HAM maka negara bertanggung jawab memberikannya, yaitu oleh pemeirntah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X