Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/11/2020, 16:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 dilakukan.

Menurut Fritz, tidak terjadinya lonjakan itu karena kedisplinan berbagai pihak untuk mencegah kerumunan pada masa kampanye.

"Saya tidak melihat ada suatu lonjakan (kasus Covid-19) terjadi pada saat sebuah proses Pilkada dilakukan, di mana banyak dilakukan pertemuan-pertemuan secara besar, tindakan berbagai pihak mencegah kerumunan dilakukan," kata Fritz dalam diskusi bertajuk "Plus Minus Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020" secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Fritz mengatakan, tidak terjadinya lonjakan kasus selama tahapan Pilkada diketahuinya dari penjelasan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Bubarkan Segala Bentuk Kerumunan

Dari data Satgas Covid-19, menurut Fritz, jumlah zonasi risiko Covid-19 di daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tidak jauh berbeda.

"Satu yang menarik dari chart yang disampaikan Satgas bahwa jumlah perkembangan positif dan negatif di daerah yang tidak Pilkada dan Pilkada, itu sama. Jadi sama-sama di satu ada dia naik, ada masa-masa semuanya sama-sama turun," ujarnya.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan, pihaknya akan tegas dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada.

"Kalau kita lihat pada saat ini harus melaksanakan fungsi penegakan dalam keadaan Covid-19, bawaslu harus memerhatikan penegakan protokol kesehatan," pungkasnya.

Baca juga: Tiga Daerah Pilkada Jabar Masuk Zona Merah, Ridwan Kamil: Kurangi Kampanye Tatap Muka

Sebelumnya, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, perbedaan zonasi risiko Covid-19 antara daerah-daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tak signifikan.

"Apakah daerah itu peserta Pilkada, non Pilkada, relatif tidak ada perbedaan (zonasi resiko Covid-19) yang signifikan," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Doni mengatakan, berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 309 daerah penyelenggara Pilkada yang memiliki risiko penularan Covid-19.

Doni menjelaskan, per 15 November 2020 terdapat 17 kabupaten/kota memiliki resiko tinggi, 215 kabupaten/kota berisiko sedang dan 67 kabupaten/kota berisiko rendah.

 

Kemudian, 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru dan 4 kabupaten/kota tidak terdampak.

"Masih ada 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru padahal mereka sedang menyelenggarakan Pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni berharap, masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar upaya pencegahan penularan Covid-19 pada Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan, sampai sampai 9 Desember kita mampu menahan diri bisa mengendalikan dengan baik, dan mengajak masyatakat semuanya untuk patuh pada protokol kesehatan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.