Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Tak Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 Selama Tahapan Pilkada 2020

Kompas.com - 19/11/2020, 16:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 dilakukan.

Menurut Fritz, tidak terjadinya lonjakan itu karena kedisplinan berbagai pihak untuk mencegah kerumunan pada masa kampanye.

"Saya tidak melihat ada suatu lonjakan (kasus Covid-19) terjadi pada saat sebuah proses Pilkada dilakukan, di mana banyak dilakukan pertemuan-pertemuan secara besar, tindakan berbagai pihak mencegah kerumunan dilakukan," kata Fritz dalam diskusi bertajuk "Plus Minus Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020" secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Fritz mengatakan, tidak terjadinya lonjakan kasus selama tahapan Pilkada diketahuinya dari penjelasan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Bubarkan Segala Bentuk Kerumunan

Dari data Satgas Covid-19, menurut Fritz, jumlah zonasi risiko Covid-19 di daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tidak jauh berbeda.

"Satu yang menarik dari chart yang disampaikan Satgas bahwa jumlah perkembangan positif dan negatif di daerah yang tidak Pilkada dan Pilkada, itu sama. Jadi sama-sama di satu ada dia naik, ada masa-masa semuanya sama-sama turun," ujarnya.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan, pihaknya akan tegas dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada.

"Kalau kita lihat pada saat ini harus melaksanakan fungsi penegakan dalam keadaan Covid-19, bawaslu harus memerhatikan penegakan protokol kesehatan," pungkasnya.

Baca juga: Tiga Daerah Pilkada Jabar Masuk Zona Merah, Ridwan Kamil: Kurangi Kampanye Tatap Muka

Sebelumnya, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, perbedaan zonasi risiko Covid-19 antara daerah-daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tak signifikan.

"Apakah daerah itu peserta Pilkada, non Pilkada, relatif tidak ada perbedaan (zonasi resiko Covid-19) yang signifikan," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Doni mengatakan, berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 309 daerah penyelenggara Pilkada yang memiliki risiko penularan Covid-19.

Doni menjelaskan, per 15 November 2020 terdapat 17 kabupaten/kota memiliki resiko tinggi, 215 kabupaten/kota berisiko sedang dan 67 kabupaten/kota berisiko rendah.

 

Kemudian, 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru dan 4 kabupaten/kota tidak terdampak.

"Masih ada 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru padahal mereka sedang menyelenggarakan Pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni berharap, masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar upaya pencegahan penularan Covid-19 pada Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan, sampai sampai 9 Desember kita mampu menahan diri bisa mengendalikan dengan baik, dan mengajak masyatakat semuanya untuk patuh pada protokol kesehatan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com