Promosikan UU Cipta Kerja di Forum APEC, Jokowi Janjikan Iklim Investasi Berkualitas

Kompas.com - 19/11/2020, 15:24 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjanjikan berbagai manfaat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jokowi menyebut, berlakunya omnibus law itu akan menciptakan iklim investasi yang berkualitas di Indonesia, baik bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun pengusaha asing.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC) CEO Dialogues yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

"Tujuan utama kami adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkalitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing," kata Jokowi dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, melalui UU Cipta Kerja, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Proses perizinan berusaha dan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat.

Baca juga: Ketum Kadin: UU Cipta Kerja Dapat Gairahkan Dunia Usaha


Persyaratan untuk berinvestasi menjadi lebih mudah, sementara izin UMKM tidak diperlukan lagi lantaran cukup hanya dengan pendaftaran saja.

Kedua, melalui UU ini, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui online single submission (OSS).

Selain itu, pembentukan perseroran terbatas dibuat lebih sederhana dengan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek dipercepat, pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi pun dijanjikan lebih mudah.

Jokowi juga menjanjikan kemudahan investasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, serta berbagai fasilitas dan insentif yang kian menarik.

"Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS," ujarnya.

Baca juga: KTT APEC 2020, Presiden Xi Jinping Sebut China Titik Pusat Perdagangan Bebas Dunia

 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X