Pidato di Forum APEC, Jokowi: Tahun 2020 Sangat Sulit bagi Dunia

Kompas.com - 19/11/2020, 15:19 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia. Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan semua negara memecahkan masalah yang tak terduga sebelumnya.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Dialogues yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

"Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat krusial bagi dunia, sangat sulit bagi dunia. Semua negara ditantang untuk memecahkan masalah yang tidak terduga sebelumnya," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Banyak Kementerian, Lembaga dan Pemda yang Kerja dengan Cara Lama

Menurut Jokowi, dengan adanya pandemi ini, seluruh negara ditantang menjawab keterbatasan dan menghitung kembali peluang, serta menciptakan terobosan dan inovasi yang sebelumnya tak terpikirkan.

Kendati demikian, Jokowi percaya bahwa peluang dan kesempatan masih terbuka luas. Untuk itu, momentum krisis ini digunakan Indonesia untuk melakukan reformasi struktural dan membenahi regulasi serta birokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara extraordinary, kami membenahi regulasi yang ada, membenahi birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi bussinessman dan bagi investor dengan cara-cara baru," ujarnya.

Pembenahan regulasi yang dimaksud Jokowi yakni disahkannya omnibus law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui UU sapu jagat ini, dilakukan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran, dari 79 undang-undang menjadi satu UU.

Baca juga: Berbagai Kelalaian yang Membuat Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan...

Jokowi menyebut tujuan utama pemerintah menyederhanakan puluhan UU tersebut adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta investor asing.

Ia berjanji, melalui UU Cipta Kerja regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit akan dipotong.

Pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi pun diberantas. Namun, perlindungan terhadap lingkungan tetap diutamakan.

"Omnibus law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Keteledoran di UU Cipta Kerja Salah Pemerintah dan DPR

Oleh karenanya, dalam forum tersebut, Jokowi mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari UU Cipta Kerja.

"Saya yakin para pengusaha serta pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Nasional
Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Nasional
Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X