KPK Ubah Struktur Organisasi, Wakil Ketua Komisi III Ingatkan Tak Tumpang Tindih

Kompas.com - 19/11/2020, 13:47 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangerang Khairul Saleh mengingatkan, setiap posisi baru dalam struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

Hal tersebut disampaikan Khairul, menanggapi KPK yang mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

"Haruslah jelas tupoksi masing-masing organ sehingga terhindar dari adanya kemungkinan tumpang tindih tugas," kata Khairul dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).

Khairul juga mengatakan, perubahan struktur organisasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi kajian mendalam serta memerhatikan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Staf Khusus di KPK Dinilai Memboroskan Anggaran dan Tak Urgen

"Sekaligus mengutamakan efiensi baik dalam pola tindak maupun pembiayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Khairul berharap perombakan struktur organisasi di KPK mampu melaksanakan tugas maksimal dan handal.

Selain itu, ia berharap penindakan kasus korupsi dan pencegahan dimaksimalkan serta melakukan edukasi ke masyarakat.

"Peran Dewan pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 37 B UU KPK harus mampu mengawal pelaksanaan tugas KPK ini agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Baca juga: Pimpinan Sebut Perombakan Struktur KPK Sesuai Strategi Pemberantasan Korupsi

Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

"Betul (KPK menerbitkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020).

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Adapun 19 posisi dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Baca juga: Perombakan Struktur Organisasi KPK yang Timbulkan Polemik

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 69.631 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 69.631 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Nasional
UPDATE 3 Maret: Bertambah 203, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 36.721 Orang

UPDATE 3 Maret: Bertambah 203, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 36.721 Orang

Nasional
UPDATE 3 Maret: Bertambah 9.053, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.169.916 Orang

UPDATE 3 Maret: Bertambah 9.053, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.169.916 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.808, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.353.834

UPDATE: Bertambah 6.808, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.353.834

Nasional
Menteri PPN: Transformasi Digital Menghemat Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Menteri PPN: Transformasi Digital Menghemat Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X