KPK Ubah Struktur Organisasi, Wakil Ketua Komisi III Ingatkan Tak Tumpang Tindih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangerang Khairul Saleh mengingatkan, setiap posisi baru dalam struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

Hal tersebut disampaikan Khairul, menanggapi KPK yang mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

"Haruslah jelas tupoksi masing-masing organ sehingga terhindar dari adanya kemungkinan tumpang tindih tugas," kata Khairul dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).

Khairul juga mengatakan, perubahan struktur organisasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi kajian mendalam serta memerhatikan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Staf Khusus di KPK Dinilai Memboroskan Anggaran dan Tak Urgen

"Sekaligus mengutamakan efiensi baik dalam pola tindak maupun pembiayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Khairul berharap perombakan struktur organisasi di KPK mampu melaksanakan tugas maksimal dan handal.

Selain itu, ia berharap penindakan kasus korupsi dan pencegahan dimaksimalkan serta melakukan edukasi ke masyarakat.

"Peran Dewan pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 37 B UU KPK harus mampu mengawal pelaksanaan tugas KPK ini agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Baca juga: Pimpinan Sebut Perombakan Struktur KPK Sesuai Strategi Pemberantasan Korupsi

Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

"Betul (KPK menerbitkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020).

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Adapun 19 posisi dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Baca juga: Perombakan Struktur Organisasi KPK yang Timbulkan Polemik

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.