Kompas.com - 18/11/2020, 22:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, generasi muda harus diberikan pemahaman terkait upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Bintang, pemahaman dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT harus diberikan untuk memutus mata rantai kekerasan.

“Mata rantai KDRT dapat diputus bila komunitas muda-mudi sebagai calon ibu dan ayah dalam rumah tangga diberikan pemahaman, pengetahuan, dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT," ujar Bintang saat menghadiri sosialisasi pencegahan KDRT di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dikutip dari situs Kementerian PPPA, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Menurut Bintang, keterlibatan komunitas generasi muda merupakan langkah strategis dalam pencegahan KDRT. Semakin cepat mengenali potensi KDRT, maka generasi muda akan semakin siap untuk menghindarinya.

Di sisi lain, penanganan KDRT bagi yang sudah berumah tangga jauh lebih sulit.

"Kita memerlukan waktu, pengorbanan dan biaya yang lebih banyak. Begitu pula dampak fisik maupun psikologis yang dirasakan korban pun sangat besar," kata Bintang.

Bintang mengatakan, investasi sumber daya sebagai cara pencegahan pun dinilai akan sangat efektif untuk mencegah KDRT.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Miliki Kesempatan yang Sama dalam Berbagai Hal

Selama ini, menurutnya, KDRT masih menjadi hal tabu di sebagian masyarakat karena dianggap sebagai ranah pribadi yang tidak perlu diungkap.

Hal itu pula yang menyebabkan korban KDRT tidak terdeteksi sehingga suara mereka tenggelam dalam budaya patriarki yang kuat di masyarakat Indonesia.

Data SIMFONI PPA pada 1 Januari sampai 6 November 2020, berdasarkan tahun pelaporan menunjukkan bahwa dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah KDRT sebanyak 3.419 kasus atau 60,75 persen.

"Karena sifatnya cenderung terselubung, maka sosialisasi pencegahan KDRT harus lebih masif dilakukan dengan menggandeng banyak pihak," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.