Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 11 Perwira Tinggi

Kompas.com - 18/11/2020, 21:56 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 11 perwira tinggi (Pati) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020). Puspen Mabes TNIPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 11 perwira tinggi (Pati) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 11 perwira tinggi (Pati) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020).

"Laporan korps kenaikan pangkat 11 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2666/XI/2020 tanggal 17 Nevember 2020," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Jaga Stabilitas Nasional

Kesebelas pati itu meliputi, tiga pati TNI Angkatan Darat tiga Pati, tiga pati TNI Angkatan Laut dan lima pati TNI Angkatan Udara.

Tiga pati TNI AD:

1. Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad), Letjen TNI Benny Susianto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Pa Sahli TK II LH Bidang Wassus dan LH Panglima TNI, Brigjen TNI Saturninus Aldian

3. Komandan Detasemen Markas Besar (Dandenma) TNI, Brigjen TNI Haris Sufi Anwari.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 47 Perwira Tinggi, Perubahan di Kasum dan Kabais

Tiga pati TNI AL:

1. Asisten Logistik (Aslog) KSAU, Laksda TNI Puguh Santoso

2. Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut, Laksma TNI Maman Rohman

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.