Komisi X Sebut Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Masih Perlu Disempurnakan

Kompas.com - 18/11/2020, 20:16 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). Dokumen Komisi X DPRKetua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyerahkan konsep peta jalan (road map) pendidikan 2020-2035 kepada Komisi X DPR.

Namun, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya memiliki beberapa catatan yang perlu disempurnakan atas peta jalan tersebut.

Baca juga: Ini Empat Poin Dasar Dalam Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

“Kita hargai upaya Kemendikbud menyusun peta jalan pendidikan, untuk Komisi X mengawal setiap tahapan sesuai dengan amanat konstitusi dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” ujar Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

“Meskipun kemendikbud telah menyerahkan konsep peta jalan pendidikan 2020-2035 tetapi Komisi X masih memberikan catatan,” kata Huda.

Catatan pertama, kata Huda, komisi X menilai peta jalan pendidikan adalah dokumen negara yang akan menjadi dasar kebijakan pendidikan sampai 2035. Kendati demikian, dokumen tersebut belum dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik.

“Jadi sampai hari ini komisi X belum mendapatkan (dasar hukum dan kajian akademik) dari peta jalan yang sudah dibikin oleh Kemendikbud,” kata Huda.

Baca juga: 5 Catatan Komisi X atas Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Catatan selanjutnya,  yakni platform digital pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang ada dalam peta jalan belum mencerminkan keragaman kebutuhan daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidikan maupun pengelolaan di satuan pendidikan.

Berikutnya, Komisi X menilai peta jalan pendidikan tersebut belum memasukkan layanan penyandang disabilitas, skema penyelesaian guru non-ASN, atau guru honorer, skema layanan non diskriminasi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan skema anggaran fungsi pendidikan.

Utamanya dalam pemenuhan 20 persen dari APBN maupun APBD serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

Baca juga: Komisi X: Sesuai Arahan Presiden, Peta Jalan Pendidikan Harus Mengantisipasi Perubahan di Dunia

“Catatan yang keempat dan saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, belum ada secara terbuka, dan secara termaktub jelas terkait dengan transformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia,” kata politisi PKB ini.

“Belum sama sekali dipetakan secara serius di peta jalan pendidikan kita,” ucap Huda.

Catatan terakhir dari komisi X yakni karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila yang akan dibentuk masih perlu disempurnakan.

“Antara lain menambah substansi atau nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi, pola pembelajaran dari satuan pendidikan dan keterlibatan orangtua,” tutut Huda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X