Komisi VIII DPR-Menag Sepakat Calon Jemaah Haji dan Umrah Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 18/11/2020, 18:32 WIB
Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon jemaah haji tahun 2021 dan calon jemaah umrah akan diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Rabu (18/11/2020).

"Bersepakat untuk mengutamakan vaksinasi Covid-19 untuk diutamakan kepada calon jemaah haji tahun 1442 H/2021 dan calon jemaah umrah," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membacakan kesimpulan rapat.

Beberapa hal lain yang dibahas dalam rapat kerja di antaranya soal pelaksanaan ibadah umrah yang dimulai kembali sejak 1 November.

Baca juga: Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Hingga saat ini, sudah ada tiga gelombang keberangkatan jemaah umrah asal RI ke Arab Saudi.

Sementara itu, gelombang keberangkatan keempat akan dilaksanakan pada 22 November.

Komisi VIII meminta Menag melakukan evaluasi menyeluruh dalam mengatasi berbagai hambatan penerapan kebijakan penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19.

Salah satu catatan Komisi VIII yaitu agar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tegas memberlakukan karantina bagi calon jemaah sebelum berangkat dan setelah pulang dari Arab Saudi.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 6 Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Bayi?

Yandri mengatakan, Kemenag dapat menafaatkan asrama haji sebagai tempat karantina bagi calon jemaah umrah.

"Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19, dan otoritas pemerintah Arab Saudi dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan bagi calon jemaah umrah, termasuk tes swab/PCR sehingga penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi dapat terselenggara dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII meminta Kemenag meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama pada acara-cara keagamaan.

Rapat juga meminta Menag berperan aktif dalam menyusun peraturan turunan yang terkait bidang keagamaan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Diketahui, ada satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mesti disiapkan Kemenag.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X