Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan Covid-19, Mendagri Singgung Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah

Kompas.com - 18/11/2020, 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dirinya ikut menyoroti kerumuman massa yang terjadi akhir-akhir ini.

Untuk itu, Tito mengatakan, akan menerbitkan instruksi terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19 kepada seluruh kepada daerah agar konsisten dalam penanganan Covid-19.

"Hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan. Di sini menindaklanjuti arahan presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Tito meminta kepala daerah untuk menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan massa.

Baca juga: Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Tak Tegakkan Protokol Kesehatan

Tito mengingatkan, kepada daerah wajib mematuhi aturan perundangan-undangan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan, jika kepada daerah melanggar ketentuan dalam UU maka bisa diberhentikan.

"Kita lihat UU Nomor 12 tahun 2012 yang diubah jadi UU no 15 tahun 2019 tentang peraturan perundang undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan kalau itu dilanggar sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan pasal 78," ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, langkah proaktif perlu dilakukan dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19 termasuk membubarkan kerumunan massa secara tegas dan terukur.

"Karena mencegah lebih baik daripada menindak, mencegah dapat dilakukan secara humanis termasuk dengan membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Nasional
MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Nasional
Isu 'Reshuffle' Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Isu "Reshuffle" Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Nasional
Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.