Kompas.com - 18/11/2020, 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, pemerintah memiliki empat poin yang menjadi dasar dalam pembentukan peta jalan (road map) pendidikan nasional 2020-2035. Poin pertama, mengenai perbandingan atau tolok ukur terkait penerapan sistem pendidikan.

“Yang pertama, pemerintah melakukan benchmarking kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam hal pengelolaan,” ujar Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: 5 Catatan Komisi X atas Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada peserta didik. Kriteria SDM yang ingin dibangun yakni berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia serta pancasila.

“Yang ketiga, pemerintah menyusun target-target yang terukur, terutama terkait target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi dan hasil belajar yang berkualitas baik itu perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum maupun infrastruktur sekolah, dan mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata,” papar Huda.

Keempat, pemerintah mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun juga harus mendapatkan dukungan dari kementerian lain, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta.

“Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, namun juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan juga perbaikan lain dengan dukungan pendanaan,” tutur Huda.

Baca juga: Komisi X: Sesuai Arahan Presiden, Peta Jalan Pendidikan Harus Mengantisipasi Perubahan di Dunia

Lantas, Huda menuturkan lima catatan Komisi X terkait peta jalan pendidikan 2020-2035 yang akan disusun. Catatan itu diperoleh dari masukan berbagai pihak saat membahas usulan perbaikan pendidikan nasional pada masa sidang pertama dan kedua.

“Pertama adalah masih terjadinya tumpang tindih tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Huda.

Selanjutnya, belum meratanya kualitas pendidikan khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana berikut juga mutu pendidikan. Kemudian, menurut Huda, isu terkait kesejahteraan dan mutu sumber daya pendidik baik guru, dosen yang masih butuh afirmasi dari pihak pemerintah.

“Keempat, isu terkait inkonsistensi kurikulum, ini juga masih mewarnai dunia pendidikan kita,” kata Huda.

“Yang kelima, tentu kami mengidentifikasi masih lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan kita,” ucap.

Baca juga: Seperti Ini Catatan Kritis Komisi X DPR Terkait Peta Jalan Pendidikan

Ia menambahkan, Komisi X dapat sewaktu-waktu mengevaluasi maupun memberikan masukan atas apa saja yang diperlukan dalam penyusunan peta jalan pendidikan nasional tersebut.

“Saat bersamaan kita berharap ada kritik dan masukan ketika peta jalan pendidikan ini di-publish dan diketahui oleh masyarakat secara langsung,” tutur Huda.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait peta jalan pendidikan nasional pada saat memimpin rapat terbatas pada 4 Juni 2020.

Huda mengatakan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pembentukan peta jalan pendidikan nasional harus memperhatikan perubahan-perubahan besar yang terjadi di seluruh dunia.

Kemudian, peta jalan pendidikan ini harus fleksibel terhadap keadaan yang dihadapi lingkungan pendidikan.

“Mulai dari disrupsi teknologi, dampak pada sektor penerapan otomatisasi, artificial intelegent, big data, internet of think dan lain sebagainya,” ujar Huda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Nasional
Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Nasional
Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Nasional
Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Nasional
Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Nasional
Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Nasional
416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Nasional
Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

Nasional
Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.