Sri Mulyani Beberkan Cara Cegah Korupsi Pengelolaan Keuangan Negara

Kompas.com - 18/11/2020, 13:27 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja tentang Protokol Ketujuh Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dilaksanakannya ratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS maka pertumbuhan industri asuransi syariah Indonesia berpeluang untuk berkembang melalui peningkatan investasi dan persaingan serta memperluas akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja tentang Protokol Ketujuh Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dilaksanakannya ratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS maka pertumbuhan industri asuransi syariah Indonesia berpeluang untuk berkembang melalui peningkatan investasi dan persaingan serta memperluas akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah cara yang ditempuh Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya korupsi terkait pengelolaan negara, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Kita semua tahu bahwa mencegah korupsi di dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan seluruh elemen," kata Sri Mulyani dalam acara pembukaan Anti-Corruption Summit 4 yang ditayangkan akun Youtube KPK, Rabu (18/11/2020).

Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang perlu dibenahi untuk mencegah korupsi adalah sektor sumber daya manusia dengan menginternalisasi nilai-nilai positif.

Baca juga: KPK: Perbaikan Sistem Partai Politik Merupakan Hulu Pencegahan Korupsi

Nilai-nilai yang dimaksud adalah tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, publik juga perlu diedukasi tentang tugas, fungsi, dan peran keuangan negara.

"Kami melakukan edukasi secara luar biasa, melalui berbagai saluran media, baik TV, koran, media sosial, dan bahkan kami melakukan lomba olimpiade APBN dan membuat video sampai ke tempat ke level SMP," kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani, juga telah meningkatkan pengawasan dengan menggandeng lembaga auditor, aparat pengawas internal, serta aparat penegak hukum.

"Institusi BPKP sebagai internal audit pemerintah dan BPK sebagai external audit yang independen, dengan aparat penegak hukum maupun KPK juga dilakukan kerja sama," kata Sri Mulyani.

Terakhir, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengelola keuangan negara dan mencegah korupsi.

Ia menyebut, berbagai transaksi telah dilakukan secara digital untuk mengurangi kemungkinan kebocoran atau terjadinya korupsi.

"Ini tentu tidak sempurna karena apapun yang kita lakukan pasti kita menghadapi mereka yang tetap tergoda untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji seperti korupsi," kata dia.

Oleh karena itu, ia menyebut Kementerian Keuangan terus bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Persaingan di Dunia Fintech: Banyak yang Tumbuh Besar Kemudian Diakuisisi

Kerja sama itu dilakukan secara informal maupun formal dengan dilandasi pada nota kesepahaman.

Ia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga dan mengawal keaungan negara, khususnya di tengah masa pandemi.

"Saya rasa saya melihat situasi krisis ini yang extra ordinary adalah semangat dari seluruh kementerian lembaga dan aparat penegak hukum untuk sama-sama mengawal," ujar Sri Mulyani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X