Wapres Klaim Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi Mulai Buahkan Optimisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim, upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air akibat pandemi Covid-19 sudah mulai membuahkan optimisme.

Bahkan, pada tahun 2021 mendatang, kata dia, pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kembali di kisaran 4-5 persen.

"Seluruh upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah membuahkan sebuah optimisme. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan kembali pada kisaran 4-5 persen," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speech Kongres VIII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) secara daring, Rabu (18/11/2020).

Ia mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi (year on year) nasional triwulan III tahun 2020 adalah sebesar -3,49 persen.

Jumlah tersebut, kata dia, lebih baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar -5,32 persen.

Baca juga: Milad ke-108 Muhammadiyah, Wapres Ajak Jadi Penggerak Kesatuan Bangsa

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis di sektor riil yang harus ditangani sungguh-sungguh.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari penularan krisis ke sektor finansial yang biasanya menjadi penyebab krisis ekonomi.

"Bila terjadi krisis ganda, yakni krisis di sektor riil dan finansial, maka pemulihan akan menjadi lebih panjang," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah yang telah dan sedang dilakukan untuk mencegah itu adalah dengan melakukan refocusing.

Ma'ruf mengatakan, pada awal masa pandemi Covid-19, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2020.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Rinciannya, Rp 97,26 triliun dialokasikan untuk penanganan kesehatan, Rp 234,33 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 114,81 triliun untuk dukungan UMKM.

Baca juga: Wapres: Hal Paling Menentukan Keluar dari Krisis adalah Covid-19 Ditangani

Kemudian Rp 62,22 triliun untuk dukungan korporasi, Rp 120,6 triliun untuk insentif usaha termasuk pengurangan pajak, dan Rp 65,97 triliun untuk dukungan kepada pemerintah daerah dan sektoral.

"Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 411 triliun atau lebih dari 60 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga, UMKM, dan korporasi," kata dia.

Selain itu, kata dia, diberikan pula berbagai insentif lain, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp 120 tiliun.

"Semua upaya yang dilakukan, termasuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sangat besar tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mencegah krisis sektor finansial yang sampai saat ini masih terkendali," ucap dia.