Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Bisa Belajar dari Negara Lain

Kompas.com - 18/11/2020, 11:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 Indonesia dapat memetik pengalaman dari negara lain.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menjadi keynote speech Kongres VIII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) secara daring, Rabu (18/11/2020).

"Barangkali ada baiknya kita juga memetik pengalaman negara lain dalam mendorong pemulihan, walaupun krisis ekonomi diakibatkan oleh krisis finansial," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat berbeda dari krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi, Menlu Retno: Perlu Kerja Sama Antarnegara

Pada krisis ekonomi non pandemi diakibatkan oleh sektor finansial yang membuat berkurangnya likuiditas sehingga berdampak kepada sektor riil. Sementara krisis saat ini yang terdampak lebih dahulu justru sektor riil.

Di sektor rumah tangga, kata dia, masyarakat mengurangi atau menunda aktivitas ekonomi seperti konsumsi, kecuali untuk bahan pokok.

"Pelambatan ekonomi kemudian berdampak pada sektor korporasi sehingga terjadi pengurangan aktivitas produksi dan investasi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja," kata dia.

Selain itu, dampaknya makin berat karena daya beli masyarakat juga akan berkurang sehingga pelambatan ekonomi tak bisa dihindari.

Berdasarkan pemetaan ekonom, kata dia, kedalaman krisis dan jalur pemulihan ekonomi dilihat dengan tiga pola, yakni bentuk V, U, dan L.

Menurut Ma'ruf, negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk V adalah negara-negara yang dapat memulihkan dengan cepat likuiditas di sektor finansial sehingga pemberian kredit dan investasi tetap berjalan.

Walaupun terjadi penurunan pertumbuhan, kata dia, ekonomi dapat kembali pulih dengan cepat.

Kemudian negara-negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk U adalah negara-negara yang tidak mampu menghindari krisis perbankan sehingga pemberian kredit terputus dan investasi tidak terjadi.

"Akibatnya terjadi resesi dan merosotnya produktivitas yang mengakibatkan lambatnya pemulihan dan setelah berhasil pulih memiliki jalur pertumbuhan yang lebih rendah," kata dia.

Baca juga: Airlangga: Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sudah Bisa Dilakukan Seimbang

Selanjutnya, negara-negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk L adalah negara-negara mengalami krisis finansial yang dalam dan sempat terjadi pemburukan yang parah di sektor riil.

Negara dengan pola seperti itu, kata dia, membutuhkan waktu yang panjang untuk pemulihan. Apabila berhasil pulih pun, jalur pemulihannya jauh lebih rendah dari sebelumnya.

"Pada saat ini, pemerintah masih mengharapkan pemulihan ekonomi Indonesia akan mengikuti bentuk V, mengingat sampai saat ini krisis di sektor riil belum mengakibatkan krisis di sektor finansial dan tanda-tanda pemulihan sudah terlihat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com