Luhut: Kita Menutup Mata Akan Banyaknya Kemajuan di Indonesia

Kompas.com - 17/11/2020, 16:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan dengan agenda Asia-Pacific Conference of German Business, secara virtual, Senin (19/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan dengan agenda Asia-Pacific Conference of German Business, secara virtual, Senin (19/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masyarakat Indonesia kerap menutup mata akan banyaknya kemajuan yang telah dicapai negara.

Hal ini ia sampaikan saat membahas tentang perpanjangan pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) dari pemerintah Amerika Serikat ke pemerintah Tanah Air.

"Saya pikir kita menutup mata bahwa kita sebenarnya sudah melakukan banyak sekali kemajuan di sana-sini dengan leadership yang jelas, karena leadership itu menurut saya kata kunci," kata Luhut dalam diskusi daring yang digelar Selasa (17/11/2020).

Luhut mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapat perpanjangan fasilitas GSP dari pemerintah AS melalui United States Trade Representative (USTR).

Baca juga: Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia untuk Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Bahkan, negara-negara Asia yang notabene dekat dengan AS seperti India, Thailand hingga Vietnam pun tak mendapat fasilitas ini.

Terkait hal ini, Luhut pun mengaku bersyukur. Menurut dia, Indonesia cukup dipertimbangkan di mata internasional.

"Tadi saya ketemu dengan direktur dari USTR, saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Republik Indonesia. Kemudian dia katakan, kalian berhak mendapat itu karena apa yang kalian sajikan betul-betul dilakukan secara profesional," ujarnya.

Menurut Luhut, hal ini merupakan salah satu capaian penting. Namun, yang demikian justru kerap kali tak mendapat pengakuan dari negeri sendiri.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

"Saya kira pengakuan-pengakuan semacam ini kadang-kadang kita di dalam negeri nggak dapat. Tapi nggak apa-apa sih," katanya.

Luhut berharap, ke depan, pemberian fasilitas GSP dapat terus diperpanjang dengan angka yang lebih besar hingga USD 30 atau 60 miliar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

Nasional
Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Nasional
31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

Nasional
Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X